Jakarta, PR Politik – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diposisikan sebagai pilar strategis pemerintah dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) kini memasuki babak baru. Merespons keputusan radikal Presiden Prabowo Subianto yang merombak total jajaran komando Badan Gizi Nasional (BGN), DPP Partai Perindo menilai momentum penyegaran ini wajib dikonversi untuk memperketat tata kelola administrasi, garansi keamanan pangan, serta pemerataan sirkulasi layanan di lapangan.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo sekaligus Kepala Unit Pelayanan Masyarakat DPP Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari, menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan tersebut tidak boleh diisolasi sekadar sebagai ritual rotasi personel semata.
“Pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum penguatan sistem. Masyarakat menunggu peningkatan kualitas layanan, pengawasan yang lebih kuat, keamanan pangan yang lebih terjamin, serta tata kelola yang semakin transparan. Kepemimpinan baru BGN harus menjawab kebutuhan itu secara konkret, bukan hanya dengan janji, tapi dengan sistem yang terukur dan transparan,” urainya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Berdasarkan tumpukan draf evaluasi dan catatan operasional program MBG sepanjang tahun anggaran 2025 hingga 2026, Partai Perindo menggarisbawahi adanya kebutuhan mendesak terkait penguatan standardisasi keamanan pangan serta mitigasi risiko kontaminasi. Sri Gusni secara khusus melempar lampu kuning kepada pemerintah mengenai hambatan distribusi logistik di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang masih terkendala infrastruktur purba.
“Anak-anak di Papua, NTT, Maluku, Aceh, dan berbagai wilayah terpencil lainnya berhak mendapatkan kualitas layanan yang sama. Jangan sampai mereka justru menjadi kelompok yang paling sulit menikmati manfaat program ini,” tegas Sri Gusni membedah draf ketimpangan geografis pelayanan gizi nasional.
Guna mengunci kepercayaan publik (public trust), Perindo mendesak jajaran pimpinan baru BGN di bawah Nanik S. Deyang untuk meletakkan transparansi pengelolaan anggaran siber dan lapangan sebagai skala prioritas. Lebih teknis, Sri Gusni menuntut regulasi ketat di mana setiap unit dapur produksi MBG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebelum diizinkan menyalakan kompor operasional.
“Transparansi adalah fondasi kepercayaan rakyat. Semakin terbuka sebuah program, semakin kuat legitimasi dan dukungan publik terhadap program tersebut,” imbuhnya.
Perindo juga merekomendasikan pelibatan aktif barisan ahli gizi mutlak sejak draf penyusunan menu bergulir hingga fase evaluasi dampak klinis. Langkah hibrida ini dinilai krusial mengingat karakteristik kebutuhan nutrisi dan komoditas pangan lokal masyarakat berbeda-beda di setiap yurisdiksi daerah.
Di luar dimensi kesehatan publik, program MBG diklaim mengantongi draf potensi raksasa sebagai mesin penggerak ekonomi kerakyatan makro. Caranya adalah dengan mengunci kewajiban IPS dan pengelola dapur untuk menyerap hasil produksi dari klaster petani, peternak sapi, nelayan tangkap, koperasi desa, serta para pelaku UMKM lokal ke dalam ekosistem rantai pasok pangan nasional.
“Semangat ekonomi kerakyatan yang diperjuangkan Perindo sejalan dengan upaya memastikan setiap program pemerintah menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, kami berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperkuat dua tujuan sekaligus, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperbesar manfaat ekonomi bagi rakyat,” tuturnya.
Menutup draf rilis resminya, Sri Gusni memastikan Partai Perindo bakal konsisten bertindak sebagai mitra kritis dan kolaborator aktif yang mengawal implementasi MBG. Ia mengingatkan BGN bahwa draf indikator kesuksesan program ini tidak boleh hanya ditakar dari kalkulasi kuantitas porsi makanan yang terdistribusi, melainkan dari kurva kenaikan derajat kesehatan publik serta keberlanjutan ekonomi sirkular rakyat kecil.
sumber : Perindo
