Jakarta, PR Politik – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat langkah menuju kemandirian energi dengan menargetkan implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai 1 Juli 2026 mendatang. Kebijakan strategis ini diambil sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang memicu lonjakan harga minyak mentah dunia.
Guna memastikan kesiapan teknis, pemerintah saat ini tengah merampungkan uji coba menyeluruh pada berbagai sektor, mulai dari otomotif hingga alat berat, untuk menjamin keandalan mesin saat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan tersebut.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa proses uji teknis telah dimulai sejak awal 2025 melalui laboratorium, yang kemudian dilanjutkan dengan uji penggunaan langsung secara serentak sejak Desember 2025.
“Awal 2025 kita sudah melakukan uji teknis laboratorium dan sudah selesai di pertengahan tahun lalu. Lalu kita memang sudah melakukan kick off dan serentak uji di 6 sektor. Jadi otomotif, tambang, alat pertanian, kelautan, lalu pembangkit, satu lagi kereta. Nah itu serentak dilakukan mulai tanggal 9 Desember 2025,” ujarnya di Lembang, Kabupaten Bandung, Selasa (21/4).
Hingga April 2026, data menunjukkan hasil yang sangat positif. Kendaraan diesel kategori berat (di atas 3,5 ton) telah menuntaskan target jarak tempuh 40.000 km, sementara kendaraan ringan (di bawah 3,5 ton) telah mencapai 40.000 km dari target 50.000 km.
Evaluasi teknis menunjukkan kondisi mesin, sistem filter bahan bakar, serta pelumas tetap berada dalam kategori baik dan memenuhi standar pabrikan. Bahkan, parameter emisi seperti karbon monoksida (CO) dan opasitas terpantau berada di bawah ambang batas yang ditentukan.
“Bulan Mei nanti semua (kendaraan) sektor otomotif untuk di bawah 3,5 ton mencapai target 50.000 km. Setelah selesai 50.000 km, nanti ada pengecekan semua engine. Untuk kendaraan di atas 3,5 ton sudah selesai memenuhi target jarak tempuh 40.000 km,” tambahnya.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyambut baik transisi ini. Perwakilan GAIKINDO, Abdul Rochim, berharap spesifikasi bahan bakar yang diuji saat ini konsisten digunakan saat implementasi masif nanti guna menjaga kepercayaan konsumen dan produsen otomotif.
“Jadi kalau kami dari Gaikindo memandang hasil akhirnya bisa bertahan seperti ini, seperti hasil sementara ini, tentunya kami sangat senang dan kami berharap bahwa spek bahan bakar yang digunakan untuk uji ini menjadi spek untuk implementasi B50,” ungkapnya secara terpisah.
Pemerintah juga telah memperbaiki parameter kualitas B50, antara lain dengan menurunkan kadar air maksimum menjadi 300 ppm dan meningkatkan kestabilan oksidasi guna memastikan bahan bakar tidak mudah rusak selama penyimpanan maupun penggunaan.
Implementasi B50 bukan sekadar upaya menekan emisi, melainkan fondasi bagi Indonesia untuk lepas dari ketergantungan impor solar. Dengan memanfaatkan potensi minyak sawit domestik yang melimpah, pemerintah optimistis kebijakan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat serta memperkuat kedaulatan energi nasional.
Melalui pendekatan ilmiah yang terukur dan prinsip kehati-hatian, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa transisi menuju energi hijau ini tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga menjaga performa mesin industri dan kendaraan di seluruh nusantara.
sumber : ESDM RI
