Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, menyoroti persoalan distribusi pupuk bersubsidi serta efektivitas intervensi pasar beras sebagai isu krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Fokus utama dari masalah subsidi pupuk yang berkelanjutan untuk ketahanan pangan ini adalah isu klasik yang dirasakan petani, yakni ketersediaan pupuk di tingkat kios pada masa tanam dan kerumitan administrasi dalam penebusan pupuk bersubsidi,” ungkap Charles dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama sejumlah direksi BUMN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
RDP tersebut membahas realisasi Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik di sektor nonenergi. Hadir dalam rapat tersebut direksi PT Pupuk Indonesia, PT KAI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Perum DAMRI, serta Perum Bulog.
Charles memberikan apresiasi kepada PT Pupuk Indonesia atas komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, ia menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur logistik guna memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan tepat waktu hingga ke tingkat kios.
“Kami ingin tahu update terakhir bagaimana kesiapan infrastruktur logistik, terutama kapal, truk, dan gudang, dalam memastikan distribusi pupuk bersubsidi sampai ke level kios sebelum masa tanam dimulai,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi penyimpangan distribusi pupuk di lapangan. Menurutnya, langkah pengawasan harus terus diperkuat agar subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
“Upaya-upaya itu sudah dilakukan, tetapi kami akan terus mengingatkan agar penyimpangan distribusi bisa diminimalisir,” katanya.
Di sektor pangan, Charles turut mengapresiasi capaian Perum Bulog yang berhasil mencatatkan stok beras nasional sebesar 4,3 juta ton, yang disebut sebagai angka tertinggi sepanjang sejarah. Ia menilai capaian tersebut sebagai langkah penting dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini adalah upaya penting untuk menjaga perut 280 juta rakyat Indonesia. Orang tidak bisa bertahan lama tanpa beras,” ujarnya.
Meski demikian, ia mempertanyakan perbedaan signifikan antara target penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton dengan realisasi penugasan yang baru mencapai 828 ribu ton.
“Mengapa terdapat perbedaan signifikan antara target penyaluran SPHP dalam ketetapan stok nasional dan surat penugasan operasional? Dan bagaimana Bulog menjamin stabilitas harga jika intervensi pasar tidak maksimal?” tanya Charles.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi beras SPHP agar tidak disalahgunakan, termasuk praktik pengemasan ulang menjadi beras premium oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Bagaimana sistem pengawasan agar beras SPHP tidak dikemas ulang menjadi beras premium oleh pihak yang tidak bertanggung jawab?” lanjutnya.
Selain sektor pangan, Charles turut menyoroti layanan transportasi publik yang dijalankan oleh BUMN seperti Pelni, ASDP, KAI, dan Damri. Ia menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat serta peningkatan aspek keselamatan layanan.
Terkait ASDP, ia secara khusus menyoroti usia kapal perintis yang dinilai sudah tidak layak operasional.
“Kapal 30 tahun itu menurut kami sangat tidak layak. Keselamatan harus menjadi prioritas dan harus segera dilakukan peremajaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, perubahan skema kontrak PSO jangka panjang dinilai penting untuk mempercepat modernisasi armada serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Secara keseluruhan, Charles menegaskan komitmen Komisi XI DPR RI dalam mengawal kebijakan strategis BUMN, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami mengapresiasi kerja-kerja BUMN, namun pengawasan dan perbaikan harus terus dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
