Yaoundé, PR Politik – Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapannya untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan mendorong reformasi besar-besaran di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Misi diplomatik ini dibawa dalam gelaran Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO yang berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso (Mendag Busan), menyatakan bahwa reformasi WTO sangat krusial untuk memperkuat sistem perdagangan global yang inklusif, adil, dan berpihak pada negara berkembang.
“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujarnya.
Indonesia membawa agenda strategis terkait subsidi perikanan dan pertanian yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat kecil. Di tengah tantangan perubahan iklim, Indonesia menekankan pentingnya ruang kebijakan bagi negara berkembang untuk menjaga cadangan pangan pemerintah demi stabilitas domestik.
Mendag Busan menegaskan bahwa aturan global tidak boleh memberatkan petani dan nelayan di negara berkembang.
“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam sektor niaga elektronik (e-commerce), Indonesia menyoroti masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik (Customs Duties on Electronic Transmission/CDET). Pemerintah berpendapat bahwa setiap kebijakan digital dunia harus mempertimbangkan kesenjangan infrastruktur teknologi yang masih terjadi di banyak negara.
“Indonesia meyakini setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” katanya.
Delegasi Indonesia dalam forum ini dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kemendag, Johni Martha. Selain mengikuti sidang utama, tim negosiasi Indonesia dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dan koordinasi dengan kelompok negara berkembang guna memperkuat posisi tawar Indonesia.
Partisipasi aktif ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memastikan sistem perdagangan multilateral tetap menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi yang adil bagi seluruh anggotanya di tengah dinamika global yang kompleks.
sumber : Kemendag RI
