Jakarta, PR Politik – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap solid menjalankan fungsinya sebagai shock absorber atau peredam kejut di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Meskipun pasar keuangan dan harga energi dunia sedang mengalami volatilitas tinggi, Menkeu memastikan fundamental ekonomi nasional tetap kokoh.
Dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/3), Menkeu mengungkapkan bahwa rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga Maret 2026 stabil di level US$68 per barel. Angka ini masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 sebesar US$70 per barel, meski harga minyak mentah dunia jenis Brent sempat melonjak ke level US$100 per barel.
“Sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN, tapi kita semua dalam berawal dari posisi yang kuat APBN-nya. Jadi teman-teman gak usah khawatir,” ujarnya.
Optimisme pemerintah diperkuat oleh kinerja sektor riil yang impresif. Indeks Manufaktur (PMI) Indonesia pada Februari 2026 melonjak ke level 53,8, rekor tertinggi dalam dua tahun terakhir. Capaian ini memposisikan Indonesia di atas negara-negara ekonomi besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.
“Ekonomi kita sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat. Jadi teman-teman tidak usah takut, kita bisa mengendalikan dampak negatif gejolak global ke depan,” tambahnya.
Daya beli masyarakat juga menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari Mandiri Spending Index yang mencapai 360,7% serta pertumbuhan penjualan mobil sebesar 12%. Menkeu membantah isu pelemahan daya beli dengan merujuk pada Indeks Keyakinan Konsumen yang konsisten berada di atas level 100.
Menkeu turut menjelaskan mengenai angka inflasi Februari yang tercatat sebesar 4,76% (yoy). Menurutnya, angka tersebut dipicu faktor temporer low base effect. Jika faktor tersebut ditiadakan, inflasi riil hanya berada di kisaran 2,59%, masih di bawah target sasaran pemerintah.
Sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia juga dilaporkan berjalan efektif. Penempatan kas negara sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan terbukti mampu menjaga likuiditas, yang berdampak pada turunnya suku bunga kredit ke level 8,8% pada Januari 2026.
Hingga akhir Februari 2026, APBN mencatatkan performa yang menggembirakan:
-
Pendapatan Negara: Rp358 triliun (tumbuh 12,8% yoy), dengan penerimaan pajak melonjak 30,4%.
-
Belanja Negara: Rp493,8 triliun (melonjak 41,9% yoy).
-
Defisit: Tercatat Rp135,7 triliun atau 0,53% dari PDB, angka yang dinilai sangat aman dan terkendali.
Akselerasi belanja di awal tahun ini merupakan strategi sengaja pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi sejak dini.
“Jadi secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.
sumber : Kemenkeu RI
