Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti sejumlah faktor strategis yang memengaruhi daya saing industri makanan dan minuman (mamin), mulai dari ketersediaan energi, kemudahan perizinan, hingga kepastian pasokan bahan baku.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PT Garuda Food Putra-Putri Jaya di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir delapan mitra kementerian dan lembaga Komisi VII DPR RI, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Badan Standardisasi Nasional, LKBN Antara, serta LPP TVRI.
Bambang Haryo menilai kawasan industri seperti Driyorejo seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah, terutama terkait dukungan terhadap ketersediaan energi bagi sektor industri.
“Ini yang saya tanyakan, yang saya lihat di industri makanan dan minuman ini adalah gas. Gas ini paling utama. Apakah sudah mendapatkan insentif HGBT Harga Gas Bumi Tertentu? Sudah ya, sudah ada mendapatkan. Alhamdulillah,” ujar Bambang Haryo.
Selain pasokan gas, ia juga menyoroti pentingnya dukungan harga listrik bagi industri di tengah kondisi ekonomi yang dinilai tidak menentu. Menurutnya, pemerintah melalui PLN maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu mempertimbangkan skema harga khusus untuk menjaga keberlangsungan industri.
“Untuk masalah listrik, harusnya ini bisa diminta kepada, dalam kondisi yang seperti ini, kepada PLN atau Kementerian ESDM, untuk bisa mendapatkan satu spesial harga pada saat kondisi ekonomi yang seperti ini. Karena industri ini betul-betul dalam kondisi yang emergency dengan adanya situasi yang tidak menentu,” jelasnya.
Selain faktor energi, Bambang Haryo juga menyoroti pentingnya penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi produk, termasuk yang berkaitan dengan standar dari Badan Standardisasi Nasional. Ia menilai proses yang terlalu rumit berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya dapat menurunkan daya saing industri nasional.
Di sisi lain, ia menilai aspek sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri nasional. Salah satu persoalan yang disorotinya adalah ketidakpastian terkait penetapan upah minimum yang dinilai sering mengalami perubahan signifikan.
“UMK Surabaya 5,3 juta. Jadi ini yang tidak menentu, inilah yang mengakibatkan tentu daya saing industri ini menjadi berkurang untuk industri kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bambang Haryo juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
“Produktivitas sumber daya manusia kita dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara itu bisa 1 banding 3. Padahal gajinya hampir sama, cuma produktivitasnya di negara lain lebih tinggi. Nah ini yang perlu perhatian,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian pasokan bahan baku bagi industri makanan dan minuman, seperti kacang tanah yang diproduksi di sejumlah daerah di Jawa Timur, di antaranya Tuban dan Bangkalan. Menurutnya, pemerintah perlu menjembatani keseimbangan antara pasokan bahan baku dari petani dengan kebutuhan industri.
Di akhir pernyataannya, Bambang Haryo berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat terus memberikan dukungan terhadap pengembangan industri nasional, termasuk industri makanan dan minuman seperti Garuda Food, agar semakin kompetitif di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
“Semoga pemerintah pusat maupun daerah, provinsi maupun daerah bisa mendukung perkembangan daripada industri Garuda Food ini,” pungkasnya.
