Cimahi, PR Politik – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Pemerintah Kota Cimahi memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 di Kampung Adat Cireundeu, Senin (23/2). Momentum ini menjadi pengingat sejarah atas tragedi longsor TPA Leuwigajah tahun 2005 sekaligus ajakan transformasi total sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH/BPLH, Agus Rusly, menekankan bahwa kunci utama penyelesaian masalah sampah nasional berada pada penanganan di sumbernya, terutama pada sampah organik.
“Minimal 50 persen sampah rumah tangga itu organik. Itu bisa diselesaikan di rumah masing-masing, baik menjadi kompos, pupuk organik cair, biogas, atau melalui budidaya maggot. Kalau ini selesai, beban sistem pengelolaan kota akan turun drastis,” ujarnya.
Dengan timbulan sampah Kota Cimahi yang mencapai 250 ton per hari, strategi pengurangan sampah organik di tingkat rumah tangga diproyeksikan mampu memangkas beban angkut secara signifikan. Sisanya, sekitar 120 ton sampah anorganik, akan diarahkan melalui ekosistem Bank Sampah, TPS 3R, dan TPST untuk mendukung ekonomi sirkular.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat adalah elemen krusial dalam ambisi mewujudkan konsep kota tanpa sampah ke TPA.
“Kami ingin mengajak masyarakat untuk tidak hanya melihat sampah sebagai masalah, tetapi sebagai potensi yang bisa diolah dan dimanfaatkan. Konsep zero to TPA ini adalah langkah besar menuju Cimahi yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam peringatan bertema “Kolaborasi untuk Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI)” ini, sejumlah terobosan diluncurkan guna memperkuat tata kelola sampah di tingkat kewilayahan, di antaranya:
-
Buku Pedoman Kewilayahan: Panduan teknis bagi camat dan lurah untuk menyelesaikan sampah tuntas di tempat.
-
Animasi Edukasi Digital: Sarana sosialisasi bagi generasi muda di sekolah-sekolah.
-
Program Sedekah Sampah: Inisiatif khusus menyambut bulan suci Ramadan untuk melibatkan tokoh agama dan ormas.
Sebagai simbol transformasi, kawasan eks-longsoran sampah di Cireundeu rencananya akan ditata menjadi hutan bambu dan monumen peringatan lingkungan. Lokasi yang dahulu menjadi pusat krisis kini dipersiapkan menjadi ruang harapan dan edukasi ekologi.
Bagi KLH/BPLH, langkah nyata di Cimahi ini merupakan purwarupa kebijakan nasional dalam penguatan ekonomi sirkular. HPSN 2026 menjadi titik balik untuk mempertegas bahwa keberlanjutan lingkungan sangat bergantung pada kedisiplinan mengelola sampah sejak dari meja makan.
sumber : Kemenlh RI
