Legislator PAN Saleh Daulay Dorong BPKH Lebih Progresif Kelola Investasi Dana Haji

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saleh Daulay

Jakarta, PR Politik – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saleh Daulay, mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih progresif dalam mengelola investasi dana haji guna meningkatkan nilai manfaat bagi jemaah. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Dewan Pengawas BPKH, Kamis (12/2).

Saleh menegaskan bahwa prinsip utama pengelolaan dana haji adalah menghasilkan keuntungan optimal dengan tetap menjaga keamanan dana agar tidak hilang. Menurutnya, seluruh hasil investasi pada dasarnya merupakan hak jemaah dan harus dikembalikan secara adil.

Dalam keterangannya, Saleh menyoroti pentingnya transparansi pembagian nilai manfaat melalui sistem rekening individu atau virtual account. Ia menekankan bahwa jemaah yang menyetor dana lebih besar atau lebih awal berhak memperoleh nilai manfaat yang proporsional sesuai nilai investasinya.

“Pokoknya Bapak cari uang sebanyak-banyaknya… kalau ada manfaatnya kembali ke dia (jemaah). Itu sebetulnya bukan reward, bukan subsidi, memang uang dia. Berhak dia mendapatkan itu,” ujar Saleh di hadapan Badan Pelaksana BPKH.

Selain soal profitabilitas, Saleh juga meminta BPKH bersikap terbuka terkait berbagai kendala di lapangan, termasuk kemungkinan hambatan birokrasi antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Ia menilai potensi tumpang tindih kewenangan dapat menghambat kelincahan BPKH dalam berinvestasi.

“Kalau dalam proses pencarian uang semacam itu ada kendala-kendala, Bapak sampaikan. Terlalu diawasi sama Dewas? Atau masa investasi begini harus persetujuan Dewas? Itu kita catat,” tegasnya.

Dorongan tersebut merupakan bagian dari upaya Baleg DPR RI dalam menyusun draf undang-undang untuk menata ulang tata kelola perhajian nasional. Saleh menegaskan revisi regulasi ini tidak ditujukan bagi kepentingan personal maupun sektoral, melainkan demi kepentingan jangka panjang bangsa.

Baca Juga:  drh. Slamet Soroti Potensi Kerugian Rp1,2 Triliun dari Penurunan Mutu 100 Ribu Ton Beras Cadangan Pemerintah

Salah satu poin krusial yang diusulkan adalah penempatan fungsi Dewan Pengawas secara proporsional agar tidak menghambat kinerja eksekutif Badan Pelaksana dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru bagi dana haji.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru