Jakarta, PR Politik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi menggelar Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 pada Kamis (19/2). Langkah ini menjadi bagian dari upaya sistematis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tengah masifnya pembangunan infrastruktur nasional.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa hasil SPI merupakan barometer krusial untuk mengukur komitmen seluruh jajaran kementerian dalam menjaga amanah negara.
“SPI adalah ukuran sejauh mana amanah negara dijalankan tanpa penyimpangan, tanpa kompromi, dan tanpa toleransi terhadap pelanggaran,” tegasnya.
Berdasarkan data tahun 2025, Kementerian PU mencatatkan performa yang cukup signifikan pada aspek administratif namun masih memiliki ruang perbaikan pada aspek integritas lapangan:
-
Indeks Reformasi Birokrasi (RB): Meraih skor 91,19 dari 100, mencerminkan sistem manajemen kinerja yang konsisten membaik.
-
Indeks SPI: Tercatat pada angka 72,01, sedikit di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 72,32.
Menyikapi data tersebut, Menteri Dody meminta jajarannya untuk tetap rendah hati dan menjadikan hasil survei sebagai pengingat untuk memperketat pengawasan.
“Fakta ini harus kita terima secara jujur. Ini adalah peringatan serius dan harus dijawab dengan tindakan nyata yaitu penguatan pengendalian, disiplin yang ketat, serta ketegasan tanpa ragu terhadap setiap indikasi pelanggaran,” ujarnya.
Menteri PU menambahkan bahwa integritas adalah harga mati dalam mewujudkan infrastruktur berkualitas. Penegakan tata kelola yang bersih menjadi kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap kementerian.
“Visi PU adalah mendukung fondasi Indonesia Emas 2045 melalui penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan, dan hanya dapat dicapai jika tata kelola dan integritas ditegakkan secara konsisten. Tanpa integritas, pembangunan kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik runtuh,” tambahnya.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, memuji keterbukaan Kementerian PU dalam mengevaluasi diri melalui instrumen SPI. Ia menilai sikap introspektif tersebut merupakan modal kuat dalam membangun budaya anti-korupsi.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja yang telah konsisten menjaga integritas, Kementerian PU memberikan penghargaan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025 kepada:
-
Balai Teknik Air Minum
-
Pusat Data dan Teknologi Informasi
-
Balai Teknik Sabo
-
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung
-
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten
sumber : Kemenpu RI
