Palembang, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menegaskan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga di Sumatra Selatan (Sumsel).
“Kami melihat bahwa di Sumatra Selatan ini dari sisi pertumbuhan ekonominya itu di atas nasional, itu 5,20 persen, sementara nasional kita 5,04 persen. Artinya, dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan ini di atas nasional,” ujar Fauzi dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Palembang, Sumsel, Jumat (14/11/2025).
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Komisi XI DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia serta Pemerintah Daerah Sumatra Selatan untuk membahas kondisi ekonomi dan stabilitas harga di daerah.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu kemudian menyoroti tingkat inflasi Sumsel yang masih berada di atas rata-rata nasional.
“Tingkat inflasi daerah di Sumatra Selatan itu di atas nasional. Nasional 2,89 persen, sementara di Sumatra Selatan 3,49 persen. Dalam nasional itu 2,49 persen bisa plus 1 persen, artinya bisa di atas 3,4 persen. Nah, Sumatra Selatan 3,49 persen. Ini berarti inflasinya di atas nasional,” tegasnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumsel I (Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Kota Palembang, dan Lubuk Linggau) itu juga memaparkan bahwa sejumlah komoditas pangan strategis di Sumsel justru berada dalam kondisi surplus.
“Sumatera Selatan ini kita surplus semua. Beras kita surplus, daging ayam kita surplus, terigu kita surplus, cabai kita surplus. Yang menjadi perhatian TPID itu hanya dua bahan pokok saja: pertama gula, kedua cabai rawit. Sementara cabai merah itu kita surplus,” jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, Komisi XI DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi kepada BI, OJK, Pemerintah Daerah, serta lembaga yang tergabung dalam TPID untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi di daerah.
“Harus dilakukan koordinasi antara TPID pusat dengan TPID daerah. Apa yang menjadi problem di pusat dan apa yang terjadi di daerah harus sinkron, kedua, distribusi antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa harus bisa lancar agar arus logistik tidak terhambat,” paparnya.
Fauzi juga menyoroti pentingnya penataan rantai pasok kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengingat sejumlah komoditas pendukungnya memiliki tingkat permintaan yang sangat tinggi.
“Kebutuhan MBG ini luar biasa, baik telur, beras, cabai rawit, cabai merah, ayam. Rantai pasoknya harus diatur antara satu MBG dengan MBG lainnya, sehingga distribusinya bisa saling memenuhi, mana daerah yang tinggi kebutuhannya, mana yang rendah, itu harus dikoordinasikan,” ungkapnya.
Selain itu, Fauzi menekankan perlunya edukasi berkelanjutan kepada para pelaku pasar dan pengelola pasar di Sumsel agar mereka memahami langkah-langkah pengendalian inflasi.
“Kami menyarankan supaya ada edukasi kepada stakeholder yang terlibat, baik pelaku pasar maupun pengelola pasar di Sumatra Selatan, agar inflasi ini jangan sampai lebih tinggi daripada nasional,” tutupnya.
