Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren menyoroti masih terbatasnya layanan penyediaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat, terutama di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Dari total 131 unit yang direncanakan, baru 32 yang beroperasi dan hanya tujuh di antaranya yang terverifikasi. Ia meminta agar pemerataan fasilitas ini dipikirkan secara matang agar masyarakat di pelosok tetap mendapatkan layanan.
“Di Papua Barat ada 17 kabupaten, salah satunya wilayah pegunungan yang sulit dijangkau dengan alat modern. Menurut saya, bahan lokal yang dimiliki masyarakat setempat juga perlu dimanfaatkan, jangan semua harus dipaksakan dengan teknologi modern,” ujar Obet dalam RDP Komisi IX dengan Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Obet menekankan perlunya kebijakan yang menyesuaikan kondisi lokal. Ia mencontohkan bahwa memasak nasi dengan kayu bakar bisa lebih enak daripada menggunakan gas atau kompor, sehingga pendekatan berbasis kearifan lokal tidak boleh diabaikan. Menurutnya, fleksibilitas ini justru lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Kalau masak nasi pakai kayu bakar, rasanya tetap enak. Jadi tolong pikirkan baik-baik kondisi masyarakat di pegunungan, jangan semua dipaksakan seragam dengan kota,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menekankan pentingnya pemerataan layanan agar tidak terjadi kecemburuan antarkabupaten. Ia mencontohkan, di Manokwari sendiri masih ada layanan yang belum merata, sementara daerah pegunungan lebih tertinggal lagi.
“Pemerataan dan keadilan harus diatur dengan baik, supaya tidak ada rasa kecemburuan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya,” pungkasnya.
Sumber: dpr.go.id
