Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan praktik tambang ilegal. Ia mendorong agar keberadaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diperkuat guna menjawab aspirasi masyarakat dari daerah.
“Masih banyak sekali Pak penambangan liar itu. Jadi, saya berharap dengan adanya Gakkum ini pencegahan penambangan liar bisa berjalan efektif. Jadi nanti Bapak juga mungkin bisa sedikit memaparkan strateginya untuk 2026 dengan anggaran yang sudah disampaikan, kira-kira rencana kerjanya seperti apa dengan dinamika yang sudah terjadi sejauh ini di lapangan,” ujar Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Eselon Kementerian ESDM di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Rabu (3/9/2025).
Selain itu, Dewi juga menyoroti usulan anggaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Ia menyinggung adanya lonjakan anggaran signifikan dibanding periode sebelumnya.
“Kalau melihat dari materi BPH Migas, pada 2016 dari pagu Rp38 miliar terjadi penghematan hingga Rp10,8 miliar, sehingga beroperasi dengan Rp21,3 miliar. Namun di usulan tahun 2026, budget tersebut naik 236 persen menjadi Rp50,4 miliar. Kami ingin tahu detail aktivitas yang direncanakan, khususnya dalam pengawasan layanan BBM,” ungkapnya.
Legislator asal Golkar itu menekankan bahwa isu penyelundupan BBM masih menjadi persoalan serius. Ia meminta BPH Migas fokus memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi berbasis evaluasi dari pengalaman sebelumnya.
“Karena kita tahu penyelundupan BBM itu masih sangat sering terjadi. Jadi kami juga menaruh atensi bagaimana tahun 2026 ini penyelewengan BBM bersubsidi harus bisa diantisipasi dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya,” tegasnya.
Sumber: kabargolkar.com
