Jakarta, PR Politik – Fraksi Partai Demokrat menyoroti lonjakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran yang diajukan mencapai Rp40 triliun, naik 48 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp27 triliun.
Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, menekankan bahwa peningkatan anggaran tersebut harus diimbangi dengan pengawasan internal yang lebih ketat. Menurutnya, alokasi untuk Inspektorat Jenderal hanya Rp129,7 miliar atau 0,3 persen dari total pagu, padahal memiliki fungsi vital dalam menjaga akuntabilitas.
“Komitmen menjaga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) harus diutamakan. Dengan anggaran yang semakin besar, risiko penyalahgunaan juga meningkat. Karena itu fungsi pengawasan harus diperkuat,” kata Ellen dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Ellen juga menyoroti program prioritas Kementan tahun 2026 berupa cetak sawah 150 ribu hektare dan optimalisasi lahan. Ia menekankan agar program tersebut tidak hanya mengejar target luas lahan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani.
“Program tidak boleh hanya berhenti di angka hektare atau serapan anggaran. Harus ada hasil nyata yang berkelanjutan hingga musim tanam berikutnya. Data panen dan distribusi perlu dievaluasi secara berkala, agar program bisa diarahkan kembali bila terjadi hambatan,” ujarnya.
Menyoal kondisi pangan terkini, Ellen mengapresiasi langkah pemerintah menekan harga melalui operasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, ia mencatat masih adanya kendala distribusi, termasuk stok beras premium yang sempat kosong di ritel akibat pergeseran distribusi.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Ellen menyampaikan lima rekomendasi strategis. Pertama, sistem logistik khusus dengan cadangan stok tujuh hari yang bisa digerakkan maksimal 1×24 jam saat harga bergejolak. Kedua, optimalisasi dashboard harga pangan milik Badan Pangan Nasional sebagai sistem peringatan dini terkait harga, stok, dan distribusi. Ketiga, penguatan infrastruktur pangan seperti dryer, rice milling unit (RMU), dan mobile dryer untuk menekan kehilangan hasil panen. Keempat, penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tetap menguntungkan petani dengan kontrak serap forward di sentra produksi. Kelima, perluasan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan jadwal reguler di setiap provinsi.
Ellen menegaskan bahwa keberhasilan program pangan bukan sekadar soal realisasi anggaran, melainkan juga kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
“Petani harus tetap untung, masyarakat bisa membeli dengan harga layak, dan distribusi berjalan lancar. Itu yang seharusnya menjadi tolok ukur,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
