Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI, Nurwayah, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaksimalkan pemanfaatan jaringan gas (Jargas) di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Ia juga menyoroti ketiadaan fasilitas cold storage serta keterbatasan akses listrik di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.
Hal tersebut disampaikan Nurwayah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2025).
Menurutnya, infrastruktur jargas sebenarnya sudah tersedia di dua kawasan, yakni Pluit dan Tanjung Priok. Namun, pemanfaatannya belum berjalan optimal di tengah kebutuhan masyarakat yang masih tinggi.
“Di Dapil saya, ada dua lokasi yang infrastrukturnya sudah siap, yaitu Pluit dan Tanjung Priok. Sayangnya belum berjalan maksimal. Padahal ini sangat efisien dan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat,” ujar Nurwayah.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jakarta III itu menilai pemanfaatan jargas rumah tangga dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang belum stabil.
Selain jargas, ia juga menyoroti lemahnya dukungan infrastruktur untuk sektor perikanan di wilayah pesisir. Salah satu TPI di Jakarta Utara, kata Nurwayah, bahkan belum memiliki cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan.
“Karena cold storage tidak ada. Ketika hasil tangkapan melimpah, nelayan tidak bisa menyimpannya. Akibatnya, harga ikan turun dan mereka merugi,” tegasnya.
Politisi Fraksi Demokrat ini mendorong Kementerian ESDM segera menyusun program yang berpihak pada nelayan, terutama terkait penyediaan listrik di kawasan pesisir serta pembangunan cold storage sebagai sarana penyimpanan.
Nurwayah berharap dua isu tersebut, yakni optimalisasi jargas dan penyediaan cold storage, bisa masuk dalam perencanaan anggaran 2026. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur energi harus merata dan tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu.
“Masyarakat pesisir juga punya hak atas energi. Program ESDM harus menyentuh mereka secara konkret, tidak hanya dalam laporan tahunan,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
