Jakarta, PR Politik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendorong produk tilapia Indonesia menembus pasar global. Upaya tersebut diwujudkan melalui program revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat yang diproyeksikan menjadi motor penggerak budidaya tilapia berkelanjutan.
Sebagai upaya peningkatan produksi dan perluasan pasar, KKP mendukung pelaksanaan Outlook Tilapia Indonesia 2025 bertema “Budidaya Ramah Lingkungan & Hilirisasi Tilapia Perluas Pasar Global” di Kantor KKP, Kamis, 28 Agustus.
“Kita ingin tilapia Indonesia hadir di pasar global bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Oleh karena itu, aspek keberlanjutan, keamanan pangan, hingga branding akan terus kita dorong bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, dalam siaran resminya di Jakarta, Sabtu (30/8).
Menurut Dirjen Tebe, terdapat sekitar 78.550 hektare tambak idle yang telah dikelola secara tradisional selama lebih dari 30 tahun dengan produktivitas rendah (0,6 ton/ha/tahun). Melalui revitalisasi, KKP menargetkan pengelolaan 20.000 hektare tambak modern dengan konsep integrasi dan keberlanjutan, mencakup pembangunan tandon, IPAL, rekonstruksi kolam, penggunaan benih unggul, pakan berkualitas, serta pemanfaatan teknologi terkini.
Direktur Ikan Air Laut, Ikhsan Kamil, menambahkan bahwa program revitalisasi akan berfokus pada Integrated Tilapia Farming, yaitu sistem yang mengintegrasikan hulu, on farm, dan hilir dalam satu ekosistem. Setiap kabupaten akan dikembangkan melalui sistem kluster budidaya modern dan mandiri yang dilengkapi dengan industri pendukung, seperti hatchery, pabrik pakan, dan pabrik pengolahan. “Target luasan per klaster ±1000 ha,” jelasnya.
Revitalisasi ini berorientasi pada produksi tilapia premium berstandar ekspor, dengan ukuran panen 1 kg per ekor, guna memenuhi kebutuhan pasar global.
Program revitalisasi tambak ini dilaksanakan pada areal Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 274 Tahun 2025, dengan total luas 20.413,25 hektare yang tersebar di 4 kabupaten di Jawa Barat.
Ketua Asosiasi Tilapia Indonesia (ATI), Alwi Tunggul Prianggolo, menegaskan bahwa revitalisasi tambak Pantura menjadi momentum penguatan nila sebagai komoditas industri.
“Kami mendorong hasil panen diarahkan ke industri pengolahan sehingga menghasilkan fillet berdaya saing global, dengan tetap melibatkan pembudidaya lokal,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan program revitalisasi tambak Pantura diyakini mampu menggeliatkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi nila salin sebagai komoditas bernilai tinggi di pasar domestik maupun global.
sumber : KKP RI
