Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, drh. Slamet, menyoroti temuan sekitar 100 ribu ton beras cadangan pemerintah yang berpotensi mengalami penurunan mutu dengan risiko kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun. Ia menegaskan kondisi ini harus segera ditangani secara cepat dan terukur agar tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap ketahanan pangan nasional.
“Kita tidak hanya bicara kerugian finansial, tetapi juga soal keamanan pangan dan kesejahteraan petani maupun konsumen. Stok beras yang terlalu lama di gudang tanpa distribusi yang tepat berisiko menurun kualitasnya bahkan tidak layak konsumsi,” ujar Slamet, Jumat (29/8/2025).
Politisi PKS asal daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi ini meminta Perum Bulog segera melakukan audit menyeluruh terhadap stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah melewati usia simpan lebih dari satu tahun. Pemeriksaan, kata dia, harus mencakup kadar air, mutu, hingga potensi kontaminasi aflatoksin.
Slamet juga menekankan pentingnya percepatan distribusi dengan prinsip FIFO (First In, First Out) agar stok lama tidak menumpuk di gudang. Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada impor, melainkan memperkuat tata kelola stok beras dalam negeri.
Lebih lanjut, Slamet menilai perlu adanya alternatif pemanfaatan bila beras tidak lagi layak konsumsi.
“Kalau masih aman bisa dialihkan untuk pakan ternak dengan pengawasan ketat. Jika tidak layak sama sekali, bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi atau etanol agar kerugian bisa ditekan,” jelasnya.
Menurut Slamet, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam membangun sistem logistik pangan nasional yang transparan dan adaptif. Dengan begitu, cadangan beras benar-benar berfungsi sebagai penyangga saat krisis, bukan justru menambah masalah.
Ia menegaskan Fraksi PKS akan terus mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Sumber: fraksi.pks.id
