Jakarta, PR Politik – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat transformasi digital pelayanan publik dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Piloting Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital versi terbaru di Jakarta, Jumat (29/08/2025). Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi melalui aplikasi MPP Digital Nasional bertujuan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.
Yanuar menjelaskan, Kementerian PANRB sedang melakukan piloting MPP Digital di beberapa pemerintah daerah yang dianggap memiliki implementasi terbaik.
“Tujuannya untuk menguji kelayakan dan sebagai bahan perbaikan tehadap versi terbaru MPP Digital,” katanya. Versi terbaru ini mencakup pembaruan teknologi, perluasan akses melalui website dan mobile, serta dukungan digitalisasi MPP fisik.
Saat ini, MPP Digital telah diterapkan di 199 kabupaten dan kota dengan layanan seperti izin tenaga kesehatan, jaminan sosial pensiun, dan pengaduan pelayanan publik. MPP Digital Nasional juga terintegrasi dengan Satu Sehat SDMK Kementerian Kesehatan, portal yang menghubungkan dan mengelola data profil tenaga medis di seluruh Indonesia.
Kegiatan piloting ini melibatkan 21 kabupaten/kota dengan fokus pada pendampingan penggunaan aplikasi, peralihan dari versi lama ke versi baru, dan uji coba mekanisme pengelolaan helpdesk.
Yanuar menambahkan bahwa MPP Digital memberikan banyak manfaat. Bagi masyarakat, hanya perlu menginstal satu aplikasi untuk mengakses berbagai layanan dan meminimalkan proses unggah data berkat integrasi. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, MPP Digital membantu menghemat anggaran pengembangan dan pemeliharaan aplikasi karena memanfaatkan aplikasi berbagi pakai.
sumber : Kemenpan RI
