Jakarta, PR Politik – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan keseriusannya untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PU dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat pemanfaatan ICOR sebagai alat ukur kinerja pembangunan.
MoU ini menjadi pijakan kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang terukur, efektif, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “PU608 yakni ICOR di bawah 6, kemiskinan mendekati 0%, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8%, sejalan dengan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini juga diperkuat dalam rapat kabinet dua minggu lalu, ketika Menteri Keuangan menegaskan penurunan ICOR sebagai indikator kinerja yang dipantau berkala,” jelas Menteri Dody di Aula Pendopo Kementerian PU, Selasa (19/8).
Menteri Dody menambahkan, kerja sama ini adalah langkah konkret untuk mengukur efektivitas setiap program pembangunan. Ia berharap dengan dukungan analisis BPS, Kementerian PU dapat memastikan sektor infrastruktur memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi.
“Harapan kami, pada 2025 ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5%. Kami akan mengarahkan setiap kebijakan untuk menurunkan ICOR agar pembangunan kian efisien dan berkualitas,” ujar Menteri Dody.
Sebagai mitra strategis, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan lembaganya akan mendukung pengukuran efektivitas dan efisiensi program Kementerian PU serta memperkaya metodologi analisis ICOR.
“Sektor konstruksi sebagai sektor padat karya dengan kontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja, sehingga penguatan ICOR penting untuk memastikan setiap rupiah belanja infrastruktur berdampak optimal pada pertumbuhan,” tegas Kepala BPS.
BPS sebelumnya merilis pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2025 sebesar 5,12%, ditopang oleh konsumsi dan investasi. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi kedua di ASEAN setelah Vietnam, serta kedua di G20 setelah Tiongkok.
sumber : Kemenpu RI
