Jakarta, PR Politik – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras di tengah krisis pangan global. Ia menyatakan, Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan dengan produksi dalam negeri yang kuat, berbeda dengan negara maju seperti Jepang yang menghadapi lonjakan harga beras hingga 90,7% pada Juli 2025—tertinggi sejak 1971—yang menyebabkan masyarakat setempat harus antre untuk membeli beras murah.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur stok beras dalam negeri sangat cukup, sehingga tahun ini kita tidak impor beras. Hingga Agustus ini stok beras aman dan produksi on the track terus meningkat. Di Jepang, harga beras melonjak 90,7% pada Juli 2025, tertinggi sejak 1971, hingga rakyatnya antre untuk mendapatkan beras murah. Sementara itu, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dari produksi sendiri. Ini capaian luar biasa,” ujar Mentan Amran dalam keterangan resminya, Minggu (24/8/2025).
Berdasarkan data FAO, USDA, dan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional melonjak dari 30,62 juta ton pada 2024 dan diperkirakan mencapai 33,8–35,6 juta ton pada 2025. Cadangan beras pemerintah juga mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun, yaitu 4,2 juta ton. “Dulu kita defisit stok dan terpaksa impor 7 juta ton pada 2023 dan 3–4 juta ton pada 2024. Kini, stok kita tertinggi dalam sejarah, dan dunia mengakui ketahanan pangan Indonesia. FAO dan Departemen Pertanian Amerika memuji capaian ini,” ungkap Mentan Amran.
Pemerintah juga berhasil menekan harga beras melalui operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurut data Bapanas, harga beras medium dan premium berangsur turun di 15 provinsi. Operasi pasar yang digencarkan Perum Bulog ini akan terus ditingkatkan penyalurannya menjadi 7.000–10.000 ton per hari hingga akhir 2025, dengan total target penyaluran 1,3 juta ton.
Mentan Amran menegaskan pemerintah menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Harga gabah petani kini stabil di Rp6.500 per kg sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 122,64 pada Juli 2025, melampaui target 115–120. Untuk mendukung produktivitas, kuota pupuk bersubsidi digandakan dari 4,5 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Keberhasilan ini juga ditopang oleh pembenahan tata kelola di sektor pertanian. Skor Reformasi Birokrasi dan Survei Penilaian Integritas di Kementerian Pertanian meningkat, dan laporan keuangan mereka kini konsisten meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah juga menindak tegas praktik oplosan beras dan telah melaporkan temuan kepada penegak hukum.
“Ini sudah kami laporkan ke penegak hukum untuk ditindak tegas. Jangan ada yang memelintir seolah kami tidak peduli konsumen. Justru karena kami ingin keadilan, kami berani melawan mafia pangan!” tegas Mentan Amran.
Dengan stok melimpah, harga stabil, dan produksi dalam negeri yang kuat, Indonesia kini diakui sebagai kekuatan pertanian global. Mentan Amran mengajak masyarakat untuk mengawasi distribusi beras SPHP agar manfaatnya sampai ke rakyat kecil, sekaligus memastikan petani bangga dengan profesinya.
sumber : Kementan RI
