Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menekankan pentingnya percepatan pengaktifan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar tidak berubah menjadi proyek mangkrak yang membebani keuangan negara. Ia pun mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera berkantor di IKN sebagai langkah konkret memulai aktivitas pemerintahan di wilayah tersebut.
“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” ujar Saan di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Menurut legislator Partai NasDem ini, kehadiran Wapres di IKN akan memberikan kepastian bahwa kawasan tersebut tidak akan dibiarkan kosong. Lebih jauh, langkah tersebut dinilai dapat menjadi dasar perencanaan yang lebih terarah, termasuk dalam hal jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang perlu dipindahkan serta kementerian atau lembaga yang akan berkantor di IKN.
“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” katanya.
Saan juga menekankan pentingnya agar pengalokasian anggaran untuk IKN tidak sampai mengganggu program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan inisiatif strategis lainnya.
“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” tegas Saan.
Ia pun kembali menegaskan bahwa semangat awal dari pembangunan IKN adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dimulainya aktivitas pemerintahan di IKN, Saan optimistis visi tersebut dapat direalisasikan secara bertahap.
“Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
