Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, menyatakan dukungannya terhadap usulan penambahan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun demikian, ia menegaskan bahwa anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, bukan sekadar untuk keperluan rutin birokrasi.
“Pada prinsipnya, kami menyetujui adanya penambahan anggaran, tetapi anggaran KKP jangan sampai porsi besarnya berkutat untuk anggaran rutin. Dan justru anggaran untuk nelayan dan peningkatan kesejahteraannya tidak menjadi prioritas,” ujar Hindun Anisah dalam Rapat Dengar Pendapat bersama KKP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara maritim memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk menjaga, mengamankan, dan memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang berlimpah guna meningkatkan devisa negara.
Lebih lanjut, Hindun mendorong agar sektor produksi perikanan nasional dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan seperti sistem bioflok dan integrasi mangrove-aquaculture. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya perluasan riset serta pengembangan benih unggul, produksi pakan lokal, dan langkah-langkah pencegahan penyakit ikan.
“KKP juga harus hadir dengan memberikan pelatihan dan fasilitasi pengolahan sederhana bagi nelayan dan UMKM agar hasil perikanan tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi produk dengan nilai tambah,” terangnya.
Tak hanya fokus pada peningkatan produksi, Hindun juga mendorong KKP untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan usaha perikanan dan budidaya agar lebih ramah bagi nelayan dan pembudidaya skala kecil. Ia menekankan pentingnya revisi kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif dari pelaku sektor perikanan agar tidak menimbulkan kebingungan atau resistensi di lapangan.
“Kami berharap KKP perlu melakukan revisi kebijakan secara partisipatif agar regulasi seperti PIT, zonasi budidaya, dan ekspor benih tidak menimbulkan kebingungan atau resistensi,” pungkasnya.
Melalui pernyataan ini, Hindun menegaskan bahwa dukungan terhadap tambahan anggaran harus sejalan dengan komitmen kuat untuk memberdayakan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dan ekonomi nasional.
Sumber: fraksipkb.com
