Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyambut positif upaya pemanfaatan minyak jelantah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bahan baku bioavtur. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dan hasil penjualan minyak bekas tersebut.
“Langkah ini bagus, mendukung gerakan keberlanjutan dan ekonomi hijau. Dengan dijual untuk menjadi bioavtur, tentu ada kebermanfaatan baru. Kita dukung dan kita harus fair, kalau memang programnya baik, kita apresiasi. Tapi kalau ada catatan, tentu harus dievaluasi,” kata Nurhadi, Kamis (26/6/2025).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menggunakan sekitar 800 liter minyak goreng setiap bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 550 liter atau 71 persen berubah menjadi minyak jelantah.
Dadan menyebutkan bahwa minyak jelantah tersebut bisa ditampung untuk kemudian dijual atau diekspor ke pihak-pihak yang memproduksi bioavtur. Ia menambahkan bahwa harga jual minyak jelantah hasil program MBG bisa mencapai Rp7.000 per liter.
Nurhadi menyatakan dukungannya atas ide BGN itu, namun menegaskan pentingnya kejelasan alur penggunaan dana hasil penjualan.
“Harus jelas, hasil penjualannya ke mana? Apakah dimasukkan sebagai tambahan pemasukan untuk SPPG? Kalau iya, uang itu digunakan untuk apa? Jangan sampai menimbulkan celah penyalahgunaan,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu juga memperingatkan agar minyak jelantah dari MBG tidak dikembalikan untuk konsumsi masyarakat. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak hanya tidak layak, tetapi juga merendahkan martabat masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Bantuan pangan bukan tempat uji coba limbah. Masyarakat kurang mampu juga berhak atas pangan yang aman dan bermartabat. Minyak jelantah tak layak dijadikan bantuan, meski murah,” tegasnya.
Nurhadi juga mendorong pemerintah agar menyusun program khusus yang mengatur pengelolaan limbah dari MBG. Ia menilai, karena program MBG berlangsung setiap hari dan berskala nasional, maka potensi limbah yang dihasilkan pun sangat besar dan beragam.
“Limbah dapur MBG itu bukan hanya minyak jelantah. Ada juga sisa makanan, sayur-sayuran yang bisa dijadikan pupuk, sampai sampah plastik dan nonorganik yang tak terurai,” tutur legislator dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri) itu.
“Ini harus dikelola secara terstruktur agar program MBG benar-benar optimal, tidak hanya dalam aspek gizi, tapi juga lingkungan,” imbuhnya.
Lebih jauh, Nurhadi menyatakan bahwa pengelolaan limbah MBG yang efektif dapat memperkuat ekosistem ekonomi sirkular nasional, membuka lapangan kerja baru, mengurangi pencemaran lingkungan, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor daur ulang dan energi terbarukan.
“Kalau ini dikelola dengan benar, MBG bukan hanya memberi makan anak-anak Indonesia, tapi juga memberi makan program ekonomi hijau,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
