Balikpapan, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang menjadi salah satu pusat aktivitas pertambangan dan energi nasional.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Balikpapan, Kalimantan Timur, yang berlangsung pada 19–23 Juni 2025. Kunjungan ini diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur dan bertujuan untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha di sektor energi dan pertambangan.
“Kami berkomitmen untuk memastikan pengelolaan SDA, khususnya di sektor energi dan pertambangan di Kalimantan Timur, dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Menghadapi tantangan eksploitasi yang kerap mengabaikan kelestarian lingkungan, kami juga ingin memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mencegah risiko kerusakan lingkungan, pelanggaran hak masyarakat lokal, dan terabaikannya kepentingan adat,” ujar Meitri usai pertemuan.
Sebagai Anggota Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup DPR, Meitri juga menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan sejumlah perusahaan terhadap kewajiban reklamasi pascatambang. Ia menilai hal ini bisa berdampak serius terhadap keselamatan warga dan kelestarian ekosistem di sekitar tambang.
“Dari sejumlah laporan yang kami terima, sampai hari ini masih terdapat lubang tambang yang belum memperoleh penanganan yang memadai mengingat hal itu dapat membahayakan keselamatan warga dan keseimbangan ekologi. Maka, melalui forum ini, kami mengingatkan agar setiap perusahaan yang beroperasi benar-benar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengabaian terhadap hal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, mulai dari pencabutan izin hingga jerat pidana,” tegasnya.
Menurut Meitri, tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak bisa dipandang sebagai formalitas administratif belaka. Ia menekankan bahwa perusahaan harus menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar lokasi operasi.
“Kami berharap perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga hadir sebagai mitra pembangunan bagi warga sekitar seperti melalui peningkatan kualitas hidup, akses pendidikan, serta upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan. Dengan begitu, keberadaan industri pertambangan benar-benar memberi manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Meitri menyatakan komitmen Komisi XII DPR RI dalam mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam mewujudkan tata kelola sektor energi yang akuntabel, kepatuhan terhadap aturan lingkungan, serta terciptanya iklim investasi yang sehat dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Hasil pertemuan ini akan kami bawa dan tindak lanjuti dalam rapat kerja bersama mitra Komisi XII terkait, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya fokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal,” terang Meitri.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini juga menambahkan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mengawal agar setiap kebijakan pembangunan, khususnya di sektor energi, lingkungan, dan investasi, dijalankan secara akuntabel, partisipatif, dan adil.
“Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya pemerintah daerah, kelompok rentan, maupun masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah operasi pertambangan,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
