Jember, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyambut baik kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk kembali menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Relaksasi efisiensi anggaran ini dinilai penting guna mendukung keberlangsungan industri perhotelan yang sempat terpukul oleh kebijakan pembatasan sebelumnya.
“Secara prinsip, saya setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah. Namun, harus ada parameter yang jelas sebagai panduan bagi Pemda,” ujar Khozin dalam kegiatan reses di Jember, Jawa Timur, Sabtu (7/6/2025).
Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Khozini Jember itu menekankan pentingnya revisi terhadap surat edaran (SE) yang diterbitkan Kemendagri sebelumnya. SE Nomor 900/833/SJ tertanggal 23 Februari 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, disebutnya perlu diperbarui agar selaras dengan kebijakan relaksasi terbaru.
“Idealnya, Menteri Dalam Negeri segera menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya. Ini penting agar Pemda tidak kebingungan dalam menerjemahkan kebijakan relaksasi, khususnya terkait anggaran kegiatan seremonial, seminar, atau kajian,” tegas Khozin.
Ia mengingatkan bahwa SE dan Inpres sebelumnya secara eksplisit membatasi anggaran kegiatan seremonial. Tanpa pedoman baru yang mengatur secara rinci batasan dan ruang lingkup relaksasi, ia khawatir akan terjadi kebijakan yang tidak konsisten atau bahkan penyalahgunaan anggaran.
“Spirit efisiensi dan relaksasi harus tetap terukur. Jangan sampai terjadi kebablasan atau multitafsir di lapangan,” ujarnya.
Khozin juga menggarisbawahi pentingnya penyusunan kebijakan yang berbasis kajian matang agar arah dan dampaknya jelas bagi publik, terutama masyarakat daerah. “Setiap kebijakan harus didesain dengan kajian yang matang. Jangan sampai terkesan plin plan. Pemerintah pusat harus memberikan kejelasan arah kebijakan kepada daerah,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jatim IV (Jember–Lumajang), Khozin tidak menampik bahwa sektor perhotelan di beberapa wilayah memang terdampak langsung akibat kebijakan efisiensi anggaran. Namun ia mencatat, dampaknya berbeda-beda tergantung pada potensi daerah masing-masing.
“Di daerah yang memiliki destinasi wisata yang kuat, seperti Jember dan Lumajang, industri perhotelan relatif lebih bertahan karena ada dukungan dari sektor pariwisata. Di sinilah pentingnya peran Pemda dalam menggali dan mengembangkan potensi daerahnya,” tutupnya.
Sumber: fraksipkb.com
