Jayapura, PR Politik – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Yan Permenas Mandenas, menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula Kampus 10 November, Jayapura, pada Sabtu (17/5). Kegiatan tersebut dihadiri berbagai tokoh lintas elemen, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, hingga sivitas akademika dari sejumlah institusi pendidikan di Jayapura.
Mandenas menegaskan pentingnya Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan ideologis dan konstitusional yang wajib terus disosialisasikan. Khususnya di Papua, yang dikenal memiliki keragaman sosial, budaya, dan politik yang kompleks.
“Sosialisasi ini penting, terutama untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang bagaimana kita hidup dalam keberagaman. Papua adalah rumah bagi berbagai suku, budaya, dan agama, dan itu adalah kekayaan yang harus dijaga dalam bingkai NKRI,” ungkap Mandenas saat memberikan sambutan.
Selain itu, Mandenas menyoroti permasalahan konflik yang masih sering terjadi di sejumlah wilayah Papua. Ia mengajak agar persoalan tersebut dijawab dengan pendekatan yang mengedepankan persatuan dan dialog. Menurutnya, Empat Pilar Kebangsaan berperan strategis dalam merawat rasa kebangsaan dan memperkuat harmoni sosial.
“Konflik dan perpecahan hanya akan menghambat pembangunan. Empat Pilar ini menjadi fondasi agar kita bisa duduk bersama, bicara sebagai sesama anak bangsa, dan mencari solusi tanpa kekerasan,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga membahas persoalan riil yang dihadapi masyarakat Papua, terutama di bidang pendidikan dan infrastruktur. Mandenas menegaskan masih banyak wilayah di Papua yang belum terjangkau layanan pendidikan dan infrastruktur secara optimal.
“Pendidikan adalah kunci utama untuk membangun Papua. Tapi kalau infrastruktur belum memadai, maka akses ke pendidikan dan pelayanan dasar lainnya pun terhambat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Dalam sesi diskusi terbuka, peserta menyampaikan beragam pandangan dan aspirasi. Beberapa tokoh masyarakat mengusulkan perlunya memperluas ruang partisipasi masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan. Sementara tokoh perempuan menekankan pentingnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak-anak di Papua.
