Bekasi, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan terhadap uji berkala kendaraan bermotor sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih marak terjadi di jalanan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Lokot saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia mengapresiasi kualitas fasilitas uji tipe yang dinilai sudah sangat baik dan menjamin kelayakan kendaraan sebelum beroperasi. Namun, Lokot menyoroti bahwa pelanggaran spesifikasi kendaraan banyak terjadi justru setelah lolos dari uji tipe, terutama saat proses uji berkala.
“Hari ini yang jadi sorotan adalah persoalan ODOL. Kendaraan yang keluar dari uji tipe sebenarnya sudah sesuai standar. Tapi di jalan, banyak yang berubah spesifikasi. Itulah masalahnya,” ujar Lokot kepada Parlementaria di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (9/5/2025).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa kendaraan yang telah mendapatkan sertifikasi laik jalan semestinya tidak boleh mengalami perubahan dimensi atau kapasitas muatan tanpa prosedur pelaporan ulang dan verifikasi kembali oleh Kementerian Perhubungan.
“Kalau kita konsisten dengan aturan, tidak boleh ada perubahan spesifikasi tanpa dilaporkan lagi ke Kemenhub. Termasuk kendaraan yang dimodifikasi atau di-custom,” tegas Legislator Dapil Sumatera Utara I itu.
Lebih lanjut, Lokot mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengusulkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ODOL. Ia berharap regulasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar hukum dalam memperkuat sistem pengawasan, khususnya di fasilitas uji berkala kendaraan yang tersebar di berbagai daerah.
Dengan pengawasan berjenjang yang lebih kuat, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peralatan uji berkala, Lokot optimis pelanggaran ODOL dapat ditekan secara signifikan untuk menjaga keselamatan masyarakat serta keberlanjutan infrastruktur jalan nasional.
“Kementerian Perhubungan perlu melengkapi sarana dan sumber daya manusia di tempat-tempat uji berkala. Tempat uji tipe sudah luar biasa, sekarang tinggal kita pastikan agar proses pengawasan selanjutnya juga berjalan maksimal,” tutupnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
