Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menyoroti efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan dalam memberikan dampak nyata bagi pelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kamis (8/5/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Najib mempertanyakan kontribusi riil PNBP kehutanan terhadap upaya mengatasi kerusakan hutan dan bencana alam yang kian sering terjadi. Ia menyoroti tarif PNBP sebesar Rp5.000 per hektare per tahun yang dinilai tidak logis dan terlalu kecil untuk memberikan efek pengendalian terhadap eksploitasi hutan.
“Ini perlu ditinjau ulang, apakah ini angka yang benar atau salah ketik? Karena nilainya sangat kecil. Tidak sebanding dengan risiko ekologis yang ditimbulkan akibat eksploitasi hutan,” ujar politisi Fraksi PAN tersebut.
Menurutnya, PNBP di sektor kehutanan seharusnya tidak semata-mata dikejar sebagai sumber pendapatan negara, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Ia menegaskan pentingnya orientasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada angka nominal, melainkan juga pada outcome ekologis yang dihasilkan.
“Yang terpenting bukan berapa rupiah yang dikumpulkan, tapi berapa luas hutan yang bisa diselamatkan dari kerusakan dan eksploitasi berlebihan,” tegas legislator asal Jawa Barat ini.
Najib juga menyinggung kerugian anggaran yang timbul akibat kerusakan lingkungan. Ia mencontohkan bencana banjir di berbagai daerah di Jawa Barat yang menyebabkan pemerintah daerah harus menggelontorkan anggaran besar untuk penanganan darurat.
“Kalau kita bisa kendalikan kerusakan hutan dari hulu, maka biaya tanggap darurat yang harus dikeluarkan pemerintah daerah bisa ditekan secara signifikan,” tambahnya.
Ia mendorong agar PNBP kehutanan diarahkan untuk mendukung kebijakan tata ruang yang lebih berorientasi pada pelestarian lingkungan. Pemerintah, lanjutnya, perlu mereformulasi pendekatan terhadap PNBP agar kebijakan yang dibuat tidak hanya berorientasi pada pendapatan jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologis.
“Kita butuh pendekatan baru yang menjadikan PNBP sebagai instrumen proteksi, bukan hanya pungutan. Ini penting demi masa depan lingkungan hidup kita,” pungkas Ahmad Najib.
Sumber: fraksipan.com
