Sumatera Utara, PR Politik – Panitia Kerja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI menegaskan perlunya reformasi total sistem pupuk nasional, mulai dari perbaikan data penerima pupuk hingga evaluasi tata niaga di tingkat distribusi. Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumatera Utara, Selasa (25/11/25).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Panja, Panggah Susanto, menekankan bahwa upaya pembenahan harus dimulai dari akurasi data penerima melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ia menyebut bahwa berbagai temuan dari petani, pengecer, dan distributor dalam peninjauan nasional sebelumnya kini mulai ditindaklanjuti secara konkret. “RDKK ini masih harus terus diperbaiki karena sangat penting bagi akurasi distribusi,” kata Panggah kepada wartawan.
Selain akurasi data, Panggah menyoroti pentingnya revitalisasi industri pupuk nasional agar kapasitas produksi mampu memenuhi kebutuhan petani. Ia menilai pembangunan pabrik baru harus dibahas secara komprehensif, terutama terkait kebijakan harga dan efisiensi sektor hulu. Jika kebijakan harga tidak mendukung efisiensi, ia khawatir proses revitalisasi akan terhambat.
Di sisi hilir, Panggah menegaskan bahwa persoalan distribusi tidak bisa diabaikan. Salah satu temuan utama Panja adalah keluhan petani dan pengecer mengenai margin fee distributor serta pengecer yang dinilai tidak lagi sesuai dengan biaya operasional di lapangan. “Biaya distribusi yang tidak sesuai membuat pengecer kesulitan menjaga pelayanan kepada petani,” tegasnya.
Dari pihak pemerintah, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam, menjelaskan bahwa perbaikan data diarahkan menggunakan pendekatan spasial berbasis lahan untuk memastikan pupuk tersalurkan tepat sasaran kepada petani yang benar-benar menggarap lahan. “Penggunaan data spasial akan membuat penerima manfaat semakin tepat dan nyata di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Majid, menyampaikan bahwa skema subsidi baru memungkinkan efisiensi sekaligus membuka ruang peremajaan pabrik pupuk. Ia menilai penyesuaian mekanisme distribusi menjadi langkah penting agar sistem pupuk nasional semakin efektif, serta memastikan pengawasan DPR tetap menjadi bagian krusial dalam proses reformasi.
Kunjungan kerja spesifik ini sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah, Pupuk Indonesia, penyuluh pertanian lapangan (PPL), distributor, pengecer, dan kelompok tani. Dengan pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir, Komisi IV DPR RI berharap distribusi pupuk dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta berkualitas untuk menunjang produktivitas petani.
