Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengungkapkan protes keras terkait pembangunan pagar laut dan lemahnya fungsi kedaulatan kelautan Indonesia dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV yang digelar pada Kamis (23/10/2025). Ia menekankan pentingnya harapan dan solusi agar kasus pagar laut tidak terjadi di daerah-daerah lainnya.
Uluputty mempertegas bahwa masalah pagar laut ini sudah berlangsung sejak Wahyu Sakti Trenggono menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) lima tahun lalu, dan baru terungkap saat viral di media sosial. “Seolah-olah instansi besar seperti KKP yang mengurus laut tidak berfungsi. Ada berbagai macam direktorat jenderal (dirjen) ruang laut, dirjen PDSKP, tapi hingga kini belum mampu menemukan dalang dari pembuat pagar laut. Di mana selama ini? Aneh,” tegas Uluputty.
Ia juga mempertanyakan kinerja KKP yang belum menemukan pelaku di balik kasus pelanggaran pagar laut. “Terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini sangat susah. Jika hari ini belum menemukan dalangnya, sebagai wakil rakyat kami merasa heran. Bukankah KKP mempunyai semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur. Apakah kurang anggaran untuk pengawasan?” ujar Srikandi Maluku ini.
Baca Juga: Menteri Meutya Hafid: Indonesia dan India Resmikan Aliansi Strategis di Bidang Digital
Saadiah juga membandingkan situasi yang jauh berbeda ketika mendatangi nelayan saat reses di Maluku. “Nelayan yang hendak membangun karamba di laut sudah dikejar pembayaran BPMB. Sedangkan 30 KM pagar laut yang sudah bertahun-tahun harus berhati-hati, ada apa?” ungkap Uluputty.
Sebagai catatan, Saadiah menyoroti anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencapai 6,2 triliun, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang mencapai 147 triliun. Ia menekankan bahwa tugas dan fungsi KKP adalah menjaga kedaulatan laut dan seluruh potensi perikanan yang ada di Indonesia.
“Dari 8 Asta Cita Prabowo, 7 di antaranya adalah fungsi yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya secara tegas meminta kenaikan anggaran dan berharap tidak ada kecolongan, bahkan perampokan kedaulatan laut Indonesia,” pungkas Saadiah.
Dengan pernyataan ini, Saadiah Uluputty berharap agar pemerintah dan KKP dapat lebih serius dalam menangani isu kedaulatan kelautan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nelayan serta sumber daya laut Indonesia.
