Jakarta, PR Politik – Rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan) terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 berlangsung dinamis. Dengan total anggaran Kementan sebesar Rp40 triliun, sejumlah pimpinan dan anggota Komisi IV menyampaikan banyak pertanyaan serta masukan, termasuk dari anggota Fraksi PKS, Riyono.
Riyono menilai alokasi anggaran pangan dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp164 triliun atau sekitar 5,3% dari total APBN masih terlalu moderat jika dikaitkan dengan visi Presiden Prabowo mewujudkan swasembada pangan.
“Usulan saya sejak sebelum menjadi anggota DPR adalah minimal 10–15% dari APBN, atau kisaran Rp300 triliun. Itu angka yang realistis untuk benar-benar mencapai kemandirian pangan,” tegas Riyono dalam sesi pendalaman.
Dalam paparannya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa produksi pangan nasional berpotensi mencapai 34 juta ton beras hingga akhir 2025. Menanggapi hal itu, Riyono menekankan agar Kementan lebih fokus pada sektor hulu, yakni peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
“Anggaran Rp40 triliun harus mampu memberikan nilai tambah bagi petani. Mentan fokus saja pada produksi pertanian. Soal harga pangan, serahkan ke lembaga lain. Kalau dicampur, bisa menimbulkan kegaduhan,” pintanya.
Riyono juga menyinggung soal stok beras yang saat ini mencapai 4 juta ton di gudang Bulog. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti ketahanan pangan RI cukup terjaga, namun tetap membutuhkan manajemen dan politik pangan yang utuh agar kesinambungan dari hulu ke hilir berjalan seimbang.
“Pangan adalah hak hidup rakyat kita, sudah masuk dalam kategori hak asasi manusia. Negara wajib menyediakan pangan bagi rakyatnya. Pangan yang terjangkau dan merata adalah syarat utama kehidupan Republik ini,” pungkas Riyono.
Sumber: fraksi.pks.id
