Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Sa’adah, meminta agar Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) difokuskan untuk mengatasi kemiskinan nelayan. Saat ini, jutaan nelayan di Indonesia masih masuk kategori miskin ekstrem.
“Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Kelompok ini harus menjadi sasaran utama program KNMP yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar meningkat kesejahteraannya dan terbebas dari kemiskinan,” ujar Rina Sa’adah, Rabu (8/10/2025).
Rina menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat miskin di wilayah pesisir adalah para nelayan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah nelayan pada 2023 mencapai 2,4 juta jiwa dan 85 persennya merupakan nelayan kecil. Karena itu, ia menilai program KNMP harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan nelayan miskin.
“Berdasarkan paparan KKP pada tahun 2025 dibangun 65 lokasi, dan tahun 2026 sebanyak 250 lokasi. Kami berharap anggaran yang cukup besar ini dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik untuk benar-benar menyejahterakan nelayan,” papar legislator asal Dapil Jawa Barat X ini.
Rina menambahkan, tekanan hidup nelayan di wilayah pesisir semakin berat akibat perubahan iklim. Selain itu, ketergantungan pada hasil tangkapan laut, keterbatasan modal, hutang kepada tengkulak, rendahnya kemampuan pengolahan hasil laut, serta minimnya infrastruktur dan akses pasar membuat nelayan sulit berkembang dan tidak mampu menjadi aktor utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
“Program KNMP perlu diiringi dengan intervensi kebijakan yang berpihak kepada nelayan miskin agar bisa memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan pokok kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan. Kementerian KKP juga perlu mendengar berbagai keluhan nelayan,” ujar Rina.
Dalam audiensi dengan Fraksi PKB DPR RI, para nelayan juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak, seperti kemudahan akses solar untuk perahu motor, bantuan alat tangkap, es balok untuk menjaga kesegaran ikan, bantuan modal kerja, jaminan harga pasar yang stabil, cold storage, serta pendampingan dalam hilirisasi produk kelautan dan perikanan.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni sekitar 108.000 kilometer, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Berdasarkan paparan KKP, pada 2026 produksi perikanan ditargetkan mencapai 25,84 juta ton, nilai ekspor hasil perikanan USD 6,7 miliar, dan pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) sekitar 4–6 persen.
“Tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah menjadikan nelayan aktor utama dan menikmati kesejahteraan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan,” pungkas Rina.
