Rifqinizamy Karsayuda: Wacana Pilkada Melalui DPRD Harus Antisipasi Premanisme dan Politik Uang

Jakarta, PR Politik (19/12) – Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau pemilihan tidak langsung harus mengantisipasi terjadinya premanisme politik dan praktik politik uang, agar tidak mengulangi sejarah kelam pilkada di masa lalu.

“Kita harus mencari formula yang tepat agar korupsi dan money politics itu tidak beralih ke partai politik dan DPRD, agar traumatik politik masa lalu tidak terulang,” ujar Rifqi, sapaan akrabnya, pada Selasa (17/12/2024).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I ini menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan kepala daerah sempat dilakukan melalui DPRD. Namun, dalam implementasinya, hal tersebut justru kontraproduktif terhadap harapan yang ada. Pemilihan melalui DPRD saat itu tidak mampu menjawab masalah yang muncul akibat pemilihan langsung, seperti praktik politik uang.

“Oleh karena itu, Komisi II DPR akan merumuskan formula yang tepat dalam menyusun aturan tentang pemilihan kepala daerah. Kami akan mempertimbangkan sejumlah aspek agar formulasi aturan dalam pengaturan pemilihan kepala daerah dapat relevan dan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang bertumbuh,” jelas Rifqi.

Baca Juga: Surahman Hidayat Apresiasi Polri atas Pengungkapan Kasus Narkoba

Ia menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui DPRD diwarnai oleh aksi premanisme politik dan politik uang di berbagai daerah. “Kita harapkan hal semacam itu tidak terulang kembali,” tegasnya.

Rifqi juga menerangkan bahwa politik uang yang terjadi dalam praktik pemilihan, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi pertimbangan penting dalam implementasi sistem pilkada. Menurutnya, politik uang merusak tatanan budaya politik dan demokrasi.

“Usul agar budaya dan kultur politik kita tidak barbarian, termasuk soal money politics, menjadi salah satu pertimbangan penting kenapa pemilihan itu tidak lagi dilakukan secara langsung,” pungkas Rifqi.