Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas (task force) guna menyelidiki dan mencari solusi atas maraknya penutupan pabrik tekstil serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri.
“Perlu analisa menyeluruh dan solusi komprehensif. Ini bukan sekadar tren global, tapi ada banyak faktor penyebab lainnya. Hentikan kebiasaan menyalahkan faktor eksternal, karena selalu ada cara untuk mengatasi permasalahan,” ujar Gobel dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).
Gobel menyoroti penutupan sejumlah pabrik tekstil di Bandung, serta perusahaan tekstil besar Sritex di Sukoharjo, yang disusul oleh gelombang PHK di perusahaan lain seperti Sanken dan Yamaha Music. Bahkan, Yamaha Music dikabarkan menutup dua divisi produksinya. Ia menilai fenomena ini sebagai bagian dari proses deindustrialisasi yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir di Indonesia.
“Harus ada penyelidikan mendalam. Pasti ada yang keliru di pihak kita, sebab negara seperti Vietnam justru mengalami pertumbuhan industri yang pesat,” tegasnya.
Menurut Gobel, di era globalisasi, investor dengan mudah memindahkan dananya ke negara yang lebih kondusif bagi bisnis. Ia menekankan bahwa bukan hanya investor asing, tetapi juga investor dalam negeri bisa melakukan hal yang sama.
“Jika kepastian hukum, kebijakan fiskal, kemudahan perizinan, dan masalah ketenagakerjaan tidak kondusif, maka wajar jika pabrik dipindahkan ke negara lain dan barang produksinya tetap dijual di Indonesia. Apalagi, penyelundupan di Indonesia sangat mudah dan marak terjadi. Negara-negara lain bahkan memberikan insentif pajak agar produk industrinya bisa bersaing di pasar global. Karena Indonesia memiliki populasi besar dan mudah ditembus, kita menjadi target pasar yang empuk,” jelasnya.
Gobel mendesak agar satuan tugas yang dibentuk melibatkan lintas kementerian dan lembaga, dengan menghindari ego sektoral dalam penyelesaian masalah.
“Tidak boleh lagi ada kepentingan sektoral yang menghambat solusi. Semua pihak yang berkaitan harus terlibat,” tegasnya.
Sebagai seorang industrialis, Gobel mengkritik bahwa Kementerian Perindustrian sering kali kalah pengaruh dibandingkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Investasi.
“Tidak heran jika deindustrialisasi terus terjadi. Membangun industri memang tidak mudah dan membutuhkan proses panjang, tetapi hasilnya jauh lebih menguntungkan dan memperkuat ekonomi bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perdebatan antara sektor industri dan perdagangan telah berlangsung sejak awal kemerdekaan Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa industrialisasi memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar mengandalkan impor dan perdagangan.
“Industri menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mendorong alih teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan industri pendukung, serta memperkuat ekosistem usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, produk industrinya secara fisik ada di dalam negeri,” paparnya.
Gobel juga menyinggung keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya memberikan kemudahan investasi dan meningkatkan ekspor. Namun, realitas yang terjadi justru gelombang PHK, penutupan pabrik, dan deindustrialisasi.
“Ini menunjukkan adanya ketidakmampuan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut,” kritiknya.
Secara khusus, ia menyoroti kasus Sritex yang mengalami masalah finansial serius.
“Utangnya jauh melebihi asetnya, bahkan hampir dua kali lipat. Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan putusan pengadilan niaga, tetapi harus melakukan investigasi menyeluruh. Jika dibiarkan begitu saja, kasus serupa bisa terjadi di perusahaan lain. Mencari lapangan pekerjaan bagi lebih dari 10 ribu orang, terutama di kota kecil, tentu bukan hal yang mudah. Ini bukan persoalan sederhana, tetapi menyangkut kehidupan ribuan warga,” jelasnya.
Sebagai legislator dari Fraksi NasDem yang mewakili Daerah Pemilihan Gorontalo, Gobel menekankan bahwa tidak ada negara maju tanpa industri yang kuat.
“Negara hanya bisa disebut maju jika memiliki sektor industri yang kokoh. Apakah Indonesia akan terus bergantung pada perdagangan sumber daya alam? Tentu tidak!” tegasnya.
Kembali menyoroti maraknya PHK dan deindustrialisasi, ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah.
“Apa akar masalah sebenarnya? Bagaimana mungkin ada produk batik yang dijual hanya seharga Rp50 ribu? Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Investasi harus segera duduk bersama dan menemukan solusi konkret. Jangan hanya sebatas diskusi,” tandas Gobel.
Sumber: fraksinasdem.org
