Jakarta, PR Politik (28/11) – Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2024 telah usai dengan suasana yang secara umum berlangsung aman, lancar, dan damai di 545 daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini masih menyelesaikan proses rekapitulasi suara untuk menentukan hasil akhir pesta demokrasi ini.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Serentak di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap berhasil meredam isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang sebelumnya kerap memecah belah masyarakat.
“Alhamdulillah, untuk pesta demokrasi kali ini yang serentak, kita tidak melihat warna dikotomi politik SARA di bawah Pak Prabowo ini. Semuanya bersatu padu,” ujar Gus Jazil, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Namun, Gus Jazil mengungkapkan bahwa persoalan politik uang (money politics) dan dugaan keterlibatan aparat untuk memenangkan calon tertentu masih menjadi noda dalam pelaksanaan Pilkada. “Yang masih sering menjadi kecurigaan ini, pesta demokrasi ini masih dipenuhi dengan politik uang dan dugaan keterlibatan aparat. Ini harus kita perbaiki bersama,” tegasnya.
Ia menilai politik uang sangat mencederai demokrasi yang telah dibangun. “Kalau ada politik uang, siapa yang menang? Ya yang punya amplop,” kata Jazilul.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengonfirmasi adanya dugaan praktik politik uang yang paling banyak terjadi selama masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Sebanyak 130 laporan terkait dugaan politik uang diterima Bawaslu dalam periode ini.
Politik uang, yang bertujuan memengaruhi pilihan pemilih dengan imbalan materi, melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A. Undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana penjara 3 hingga 6 tahun serta denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar bagi pemberi maupun penerima politik uang.
“Harus ada ketegasan untuk menindak pelaku pemberi maupun penerima politik uang ini,” ujar Gus Jazil. Ia menambahkan bahwa tindakan tegas sangat diperlukan untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Baca Juga: Sekjen PKS: Pilkada 2024 Wujudkan Demokrasi dengan Semangat Persatuan
Selain itu, ia mendorong perlunya pendidikan politik yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang. “Pendidikan politik adalah kunci agar masyarakat semakin melek dan menolak politik uang,” tambahnya.
Berdasarkan data KPU, Pilkada 2024 mencatat 203 juta pemilih terdaftar. Dari jumlah tersebut, generasi Z menyumbang 25,69 persen, sementara 33 persen merupakan generasi milenial. Selain itu, pemilih terdiri dari 49,91 persen pria dan 50,9 persen perempuan.
Dengan komposisi pemilih yang mayoritas berasal dari generasi muda, Gus Jazil berharap bahwa upaya untuk menghilangkan politik uang dapat dilakukan lebih efektif melalui edukasi dan pendekatan yang relevan untuk generasi ini. Ia optimis bahwa demokrasi Indonesia akan semakin matang jika semua pihak bekerja sama memberantas praktik yang mencederai integritas pemilu.
Sumber: fraksipkb.com
