Jakarta, PR Politik – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memulai evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Zona Integritas (ZI) 2025 dengan paradigma baru yang fokus pada hasil dan dampak nyata. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto mengatakan evaluasi ini bukan lagi sekadar pemenuhan administratif, melainkan instrumen untuk mendukung prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.
“RB, SAKIP, dan ZI bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mendukung arah prioritas Presiden dan pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, dan ketahanan pangan,” ujar Erwan.
Evaluasi tahun ini menjadi krusial karena memasuki masa transisi strategis, yaitu dari SAKIP menuju Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan dari Roadmap RB 2020-2024 menuju arah baru Grand Design RB Nasional 2025-2045. SAKP 2025 akan secara eksplisit mendukung 11 program prioritas Presiden.
Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, AKIP, dan Pengawasan II, Budi Prawira, menambahkan evaluasi SAKIP 2025 disempurnakan dengan lima poin utama, termasuk relevansi rencana aksi, integrasi perencanaan kinerja, dan penguatan indikator yang bersifat outcome.
“Yang terakhir kami meminta agar instansi pemerintah fokus khusus pada urusan-urusan strategis seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan investasi, yang menjadi bagian dari 10 urusan utama yang dipantau dalam evaluasi pemerintah daerah,” tuturnya.
Kementerian PANRB juga mengumumkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi SAKIP Triwulan II 2024 bagi pemerintah daerah. Tujuannya adalah mendorong perbaikan berkelanjutan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. “Keberhasilan birokrasi akan diukur dari hasil dan manfaat yang diberikan, bukan semata besaran anggaran yang digunakan,” ungkap Erwan.
sumber : Menpan RI
