Jakarta, PR Politik (2/12) – Anggota Komisi III DPR RI, Nazarudin Dek Gam, menegaskan bahwa usulan untuk menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertentangan dengan semangat reformasi. Menurutnya, salah satu cita-cita reformasi adalah menjadikan Polri sebagai institusi penegak hukum yang independen dan langsung bertanggung jawab kepada presiden.
“Sejak berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, Polri terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Hampir di setiap survei soal pelayanan publik, Polri selalu masuk dalam jajaran tiga lembaga yang paling dipercaya,” ungkap Nazarudin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/11/2024).
Politisi dari Fraksi PAN ini juga mengingatkan agar tuduhan bahwa Polri terlibat dalam urusan politik disertai bukti konkret. Jika memang ada bukti, ia mendorong laporan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Namun, jika tidak, ia meminta agar tudingan tanpa dasar seperti itu tidak disebarkan karena hanya akan mencederai demokrasi.
Nazarudin memuji kinerja Polri dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024. Ia menilai Polri telah bekerja maksimal, mulai dari tingkat Mabes hingga Polsek, demi memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan nyaman.
Baca Juga: Polri di Bawah Kemendagri, Aboe Bakar: Sebuah Kemunduran
“Pilkada kali ini sangat minim terjadi benturan. Kalau pun ada konflik kecil, itu hanya terjadi di daerah-daerah rawan seperti Papua. Yang terpenting, Polri mampu merespons dengan baik dan menghentikan konflik yang sempat muncul,” tambah Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu.
Nazarudin menegaskan bahwa posisi Polri sebagai institusi independen yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah bagian penting dari reformasi dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, ia menilai upaya untuk mengubah struktur Polri justru akan mengembalikan Indonesia ke masa sebelum reformasi.
Sumber: dpr.go.id
