Jakarta, PR Politik – Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPR RI, Mukhtarudin, menyampaikan pandangan kritis terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% pada kuartal kedua tahun 2025. Ia menilai angka tersebut memang positif, namun menyimpan sejumlah tantangan struktural yang harus segera diatasi demi memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi 5,12% adalah sinyal positif bahwa mesin ekonomi kita masih berjalan. Ini menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global, seperti perlambatan ekonomi di beberapa negara maju dan fluktuasi harga komoditas,” ujar Mukhtarudin, Senin (11/8/2025).
Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini mengapresiasi kontribusi konsumsi rumah tangga dan investasi swasta sebagai pendorong utama pertumbuhan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi menyumbang 53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah terlena. “Pertumbuhan 5,12% belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan rakyat. Distribusi manfaat ekonomi masih timpang, terutama di daerah-daerah luar Jawa,” tegasnya.
Mukhtarudin menyoroti ketimpangan regional sebagai ancaman besar, di mana Jawa masih mendominasi lebih dari 60% PDB nasional. Ia mempertanyakan pemerataan pembangunan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang masih tertinggal dari segi infrastruktur, akses pasar, dan pemerataan investasi. Menurutnya, kebijakan agresif seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) harus benar-benar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal.
Ia juga mengingatkan tingginya ketergantungan pada sektor konsumsi. “Konsumsi rumah tangga memang kuat, tapi ini juga menunjukkan kita belum berhasil membangun fondasi ekonomi berbasis produktivitas dan inovasi,” ungkapnya. Mukhtarudin mencatat, sektor manufaktur hanya tumbuh 4,2% pada kuartal ini, sehingga revitalisasi industri manufaktur dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam yang inklusif dan ramah lingkungan menjadi keharusan.
Terkait inflasi, Mukhtarudin menilai tekanan harga masih membebani masyarakat kecil. “Meski inflasi inti terkendali di kisaran 3%, harga bahan pokok seperti beras dan cabai masih fluktuatif. Ini memukul daya beli masyarakat kelas bawah,” ujarnya. Ia mengkritik lemahnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, dan mendorong penguatan cadangan pangan nasional serta distribusi yang lebih efisien.
Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini juga menyoroti hambatan investasi akibat birokrasi berbelit dan ketidakpastian hukum. “Investor sering mengeluh soal proses perizinan yang lambat. Ini harus dibenahi jika kita ingin pertumbuhan lebih tinggi,” katanya, sambil merujuk pada peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang berada di posisi 73 versi Bank Dunia.
Sebagai penutup, peraih Parlemen Award 2023 kategori Tokoh Peduli Daerah ini menegaskan bahwa pertumbuhan 5,12% harus diikuti reformasi struktural yang lebih berani. “Pemerintah perlu memastikan pembangunan merata, hilirisasi inklusif, dan anggaran yang berpihak pada rakyat kecil,” katanya.
Mukhtarudin menambahkan, Fraksi Golkar akan mendorong pembahasan RAPBN 2026 yang memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. “Di situlah nadi ekonomi rakyat berdetak,” tandasnya.
Sumber: kabargolkar.com
