Jakarta, PR Politik (30/11) – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Harris, memberikan pandangannya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi BBM khusus bagi kendaraan berpelat kuning, termasuk angkutan umum. Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung sektor transportasi publik, namun ia menegaskan bahwa implementasinya harus berdasarkan kajian mendalam dan sistem yang tepat.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama pengguna transportasi umum. Subsidi ini diharapkan menekan biaya operasional transportasi sehingga tarifnya tetap terjangkau,” ujar Harris, legislator dari Dapil Jateng I, Jumat (29/11/2024).
Harris memberikan sejumlah catatan penting untuk kebijakan subsidi:
- Tepat Sasaran – Subsidi harus diarahkan hanya kepada angkutan umum yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- Digitalisasi dan Pendataan Akurat – Untuk mencegah penyalahgunaan, diperlukan sistem distribusi berbasis teknologi yang transparan dan akurat.
- Kajian Komprehensif – Kebijakan harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan manfaat jangka panjang.
Harris juga menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah, DPR, dan operator transportasi sangat penting. “Kami ingin memastikan subsidi ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya strategis membangun sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dampak Positif Subsidi
Melalui kebijakan subsidi BBM untuk pelat kuning, diharapkan transportasi umum dapat menjadi pilihan utama masyarakat, yang pada akhirnya mendukung:
- Pengurangan kemacetan di perkotaan
- Penurunan emisi karbon
- Peningkatan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Harris berharap kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat transportasi publik di Indonesia sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih memilih angkutan umum sebagai moda transportasi utama.
Sumber: fraksi.pks.id
