Jakarta, PR Politik – Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perindustrian (RKAKL) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9).
Menperin menyampaikan bahwa pagu efektif Kemenperin untuk tahun 2025 adalah Rp1,96 triliun, setelah adanya pemblokiran anggaran sebesar Rp576,42 miliar dari total pagu Rp2,54 triliun. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi anggaran telah mencapai 58,39%.
“Meski terdapat keterbatasan, kami terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan anggaran agar mendukung pencapaian target pembangunan industri,” ujarnya.
Agus menyampaikan pagu anggaran Kemenperin tahun 2026 sebesar Rp2,50 triliun, turun 1,57% dari tahun sebelumnya. Anggaran ini akan dialokasikan untuk fungsi pendidikan (Rp685,9 miliar) dan fungsi ekonomi (Rp1,82 triliun) guna mengakselerasi pertumbuhan industri nasional.
Kemenperin juga merancang berbagai program prioritas untuk mendukung sasaran Asta Cita, termasuk penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), hilirisasi sumber daya alam, akselerasi ekspor, dan peningkatan produktivitas melalui inovasi. Program lain yang diusung adalah penguatan SDM, percepatan industri hijau, dan pengembangan kawasan industri.
Untuk mengoptimalkan pencapaian target, Kemenperin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,46 triliun, sehingga total pagu 2026 menjadi Rp3,97 triliun. Dana tambahan ini direncanakan untuk membiayai 222 kegiatan strategis, seperti partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada Pameran Industri Internasional INNOPROM 2026 di Rusia.
“Keikutsertaan Indonesia pada INNOPROM 2026 merupakan upaya strategis memperkuat hubungan industri dengan Rusia. Ini sekaligus melanjutkan kesuksesan partisipasi Indonesia sebagai partner country Hannover Messe 2023 yang menghasilkan komitmen investasi senilai Rp30 triliun dari 19 kerja sama. Nilai investasi itu mencapai lebih dari 200 kali lipat dibandingkan anggaran keikutsertaan sebesar Rp140 miliar,” jelas Agus.
Selain itu, alokasi tambahan juga akan digunakan untuk hilirisasi sumber daya alam, penguatan IKM melalui sertifikasi dan adopsi teknologi, restrukturisasi mesin, serta penyelenggaraan pendidikan vokasi. Menperin menegaskan pentingnya dukungan legislatif.
“Kami berharap dukungan penuh dari pimpinan dan anggota dewan agar percepatan pembangunan industri nasional dapat terwujud secara optimal. Industri adalah motor penggerak ekonomi kita, dan keberlanjutannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serta dukungan DPR RI,” pungkasnya.
sumber : Kemenperin RI
