Jenewa, PR Politik – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyampaikan pernyataan nasional yang tegas dalam High-Level Segment Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss, Senin (23/2). Menlu menyatakan keprihatinan mendalam atas stagnasi dan kemunduran agenda perlucutan senjata global yang kini mengancam stabilitas perdamaian dunia.
Menlu Sugiono menilai dinamika geopolitik saat ini telah memberikan tekanan berat pada multilateralisme. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah berakhirnya Perjanjian New START, yang menyebabkan hilangnya kerangka pengendalian antara dua kekuatan nuklir terbesar dunia.
“Di tengah situasi ini, risiko salah perhitungan semakin meningkat,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Indonesia menekankan adanya ketimpangan antara tuntutan nonproliferasi (pencegahan penyebaran senjata) dengan lambatnya realisasi perlucutan senjata oleh negara-negara pemilik hulu ledak nuklir. Menlu menilai komitmen internasional saat ini seolah berjalan di tempat.
“Perlucutan senjata nuklir justru terkesan opsional, di tengah upaya keras negara-negara non-senjata nuklir melakukan proliferasi,” ungkap Menlu Sugiono. Ia menambahkan bahwa keamanan sejati hanya bisa dibangun melalui rasa saling percaya dan dialog, bukan melalui perlombaan senjata.
Menlu Sugiono menyerukan agar Konferensi Perlucutan Senjata kembali pada mandat utamanya dan memperkuat komitmen politik anggota-anggotanya. Ia memperkenalkan konsep dynamic resilience atau ketahanan dinamis, di mana forum internasional harus tetap tegak menjaga integritasnya meski berada di bawah tekanan ketegangan geopolitik yang hebat.
Konferensi Perlucutan Senjata yang beranggotakan 65 negara ini diharapkan tidak kehilangan kredibilitasnya sebagai forum perundingan utama yang telah melahirkan berbagai traktat penting di masa lalu.
“Perlucutan senjata bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga keharusan moral demi masa depan dunia yang lebih aman dan damai,” tegasnya menutup pernyataannya.
Indonesia, sebagai anggota aktif, secara konsisten memposisikan diri untuk terus mendorong proses perlucutan senjata yang transparan, menyeluruh, dan tidak diskriminatif demi keselamatan generasi mendatang.
sumber : Kemlu RI
