Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) meskipun pemerintah sedang melakukan kebijakan efisiensi. Ia menilai BPBL sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor energi.
“Pada prinsipnya, kami mendukung kebijakan efisiensi pemerintah yang bertujuan memangkas program-program yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, kami berharap efisiensi ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap program yang dampak positifnya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, seperti BPBL,” ujar Meitri usai Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Utama PLN di Jakarta, Senin (30/06/2025).
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini turut mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa. Ia mencatat bahwa hingga Maret 2025, sebanyak 83.000 desa telah menikmati layanan listrik, dengan rasio desa berlistrik yang meningkat dari 89 persen pada 2019 menjadi 93 persen pada 2025.
Meski begitu, Meitri menekankan bahwa upaya pemerataan listrik belum sepenuhnya rampung. Menurutnya, program BPBL dan Listrik Desa (Lisdes) adalah dua hal yang harus berjalan beriringan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
“BPBL tidak dapat diwujudkan apabila suatu desa atau dusun belum terjangkau jaringan listrik. Sebaliknya, manfaat Lisdes belum sepenuhnya dirasakan jika listrik belum masuk ke rumah-rumah warga secara langsung. Keduanya harus berjalan secara sinergis,” jelasnya.
Meitri juga mengungkapkan bahwa masih terdapat 1.630 lokasi di Pulau Jawa yang belum berlistrik, termasuk 3 desa dan 471 dusun di wilayah Jawa Timur. Untuk menjawab tantangan tersebut, termasuk realisasi program Lisdes, peningkatan keandalan listrik 24 jam, dan perluasan BPBL periode 2025–2029, ia menyebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp50 triliun.
“Kami siap mendukung dari sisi penganggaran, sepanjang dapat dipastikan bahwa listrik benar-benar menjangkau lapisan masyarakat tidak mampu dan mereka yang tinggal di daerah pelosok, khususnya di daerah pemilihan kami di Jawa Timur VIII,” tegas Meitri.
Lebih lanjut, ia menyebut program BPBL selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan listrik ke seluruh desa dan rumah tangga dalam kurun empat tahun ke depan. Bagi Meitri, listrik bukan sekadar penerangan, melainkan motor penggerak kesejahteraan masyarakat.
“Listrik yang menjangkau rumah tangga akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga spiritual. Anak-anak bisa belajar dengan baik, kegiatan masyarakat berjalan lebih aktif, UMKM bisa tumbuh, dan kegiatan ibadah pun terasa lebih nyaman,” tambahnya.
Meitri pun menegaskan kembali bahwa program BPBL perlu terus dilanjutkan sebagai pelengkap strategi pemerintah dalam mewujudkan desa-desa yang tidak hanya berlistrik, tetapi juga berdaya.
Sumber: fraksi.pks.id
