Jakarta, PR Politik (8/11) – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan bahwa transisi energi menjadi agenda nasional yang mendesak demi mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Muh Haris menyebutkan bahwa untuk mengurangi dampak perubahan iklim, Indonesia harus beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, dengan Pertamina sebagai salah satu pelaku utama dalam upaya tersebut.
“Pertamina sebagai perusahaan energi nasional telah meluncurkan berbagai program strategis untuk mendukung agenda transisi energi,” ungkap Muh Haris.
Beberapa langkah yang telah diambil, lanjutnya, meliputi peningkatan kapasitas energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inovasi dalam teknologi penyimpanan energi.
“Pertamina berkomitmen kuat untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan. Dengan delapan pilar strategis yang mencakup bioenergi, pengembangan hidrogen, serta Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), saya yakin Pertamina mampu memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang lebih bersih,” ujar politisi PKS tersebut.
Muh Haris menambahkan, keberhasilan transisi energi ini didukung oleh komitmen pemerintah melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menyediakan pendanaan hingga USD 20 miliar untuk proyek energi bersih di Indonesia. Selain itu, pemerintah menargetkan 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025, serta penurunan emisi hingga 29% pada 2030.
“Dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah sangat krusial agar transisi ini berjalan efektif. Kami di DPR RI berkomitmen memperjuangkan regulasi yang berpihak pada energi terbarukan dan mengawasi implementasinya secara transparan dan akuntabel,” jelas Muh Haris.
Legislator asal Dapil Jawa Tengah I ini juga menyadari tantangan besar yang dihadapi Pertamina dalam menjalankan agenda transisi energi. Ketergantungan pada minyak dan gas sebagai sumber pendapatan utama memerlukan penyesuaian model bisnis yang signifikan. Selain itu, proyek energi terbarukan seperti PLTS dan CCUS membutuhkan investasi yang tinggi dan infrastruktur yang memadai.
“Tantangan investasi besar dan kompleksitas teknologi energi terbarukan, terutama untuk infrastruktur seperti PLTS, memang menjadi hambatan. Namun, dengan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan dukungan masyarakat, saya yakin Pertamina dapat mengatasinya dengan baik,” ujarnya.
Sebagai anggota DPR yang memiliki tanggung jawab mengawasi sektor energi, Muh Haris menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan perusahaan energi untuk memastikan transisi energi berjalan inklusif dan berkelanjutan. Harapannya, dukungan pendanaan internasional dan kebijakan nasional dapat diimplementasikan dengan optimal agar Pertamina dan Indonesia bisa menjadi pelopor dalam transisi energi di Asia Tenggara.
“Kami di Komisi XII DPR RI akan terus mendorong program transisi energi dan memantau pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan. Transisi energi ini merupakan peluang besar untuk memperkuat kemandirian energi kita sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon global. Pertamina harus memanfaatkan peluang ini demi masa depan Indonesia yang lebih hijau,” tutupnya.
Sumber: fraksi.pks.id
