Lawan Krisis Pangan Global, Mentan Amran Perkuat Swasembada Melalui Deregulasi dan Modernisasi Pertanian

Jakarta, PR Politik – Di tengah ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan urgensi kemandirian pangan nasional. Laporan World Food Programme (WFP) memprediksi potensi lonjakan kelaparan akut hingga 45 juta orang tambahan pada 2026 akibat kenaikan harga energi dan gangguan logistik dunia.

Mentan Amran menyatakan bahwa dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, negara yang paling aman adalah negara yang mampu memproduksi pangannya sendiri.

“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Mentan Amran, Minggu (22/03).

Pemerintah melakukan langkah revolusioner untuk mempercepat produksi nasional dengan melakukan deregulasi besar-besaran. Tercatat, sebanyak 13 Peraturan Presiden diterbitkan di sektor pertanian—jumlah terbanyak dalam sejarah—serta pencabutan sekitar 500 regulasi internal yang dianggap menghambat.

Salah satu reformasi paling signifikan adalah pemangkasan jalur distribusi pupuk. Kini, mekanisme distribusi dipotong menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani, yang berhasil menurunkan biaya pupuk sebesar 20 persen.

“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” tegasnya.

Selain deregulasi, modernisasi melalui mekanisasi pertanian menjadi pilar utama. Penggunaan teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen dan memangkas biaya produksi hingga 50 persen. Dampaknya terasa pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka 125, rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Strategi ini didukung oleh kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang menggerakkan perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.

Baca Juga:  Pacu Ketahanan Energi, Pemerintah Lelang 8 Blok Migas dan Umumkan Pemenang WK Gagah

“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, tetapi juga membuka lahan baru melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Semua harus kita optimalkan. Produksi harus naik secara signifikan,” jelasnya.

Saat ini, produksi beras nasional dilaporkan surplus mencapai 34,7 juta ton, naik 13 persen dari tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah pun berada di posisi aman dengan lebih dari 4 juta ton. Pemerintah kini tengah fokus pada optimalisasi lahan rawa di Kalimantan sebagai lumbung pangan baru di masa depan.

Mentan optimis bahwa dengan sumber daya alam yang melimpah dan transformasi sistem yang masif, Indonesia tidak hanya akan swasembada tetapi juga menjadi pemain kunci pangan global.

“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia, kita putar dunia,” pungkasnya.

sumber : Kementan RI

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru