Jakarta, PR Politik – Di tengah lonjakan harga pupuk dunia yang melambung hingga lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan global, Pemerintah Indonesia mengambil langkah berani dengan memangkas harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan strategis ini diambil Presiden Prabowo Subianto guna membentengi produksi pangan nasional dari ancaman krisis energi dan logistik internasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bentuk ketajaman visi Presiden dalam membaca situasi dunia yang kian tidak stabil, terutama pasca penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor pupuk oleh China sejak Februari 2026.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).
Kebijakan penurunan harga 20 persen ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk subsidi, mulai dari Urea, NPK, hingga ZA. Langkah ini diperkirakan mampu menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare. Untuk memastikan efektivitas di lapangan, pemerintah juga melakukan deregulasi besar-besaran.
Sebanyak 145 regulasi yang selama ini menghambat distribusi dipangkas melalui Instruksi Presiden. Kini, alur distribusi diperpendek langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga ke tangan petani. Akses pun dipermudah cukup dengan menggunakan KTP dan perluasan jaringan kios hingga ke tingkat desa.
Tidak hanya di sisi hulu, pemerintah juga mengunci perlindungan di sisi hilir dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Strategi dua ujung ini menjamin petani tetap mendapatkan keuntungan meski harga input global sedang bergejolak.
Kondisi Indonesia saat ini kontras dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Petani di Thailand mulai enggan menanam akibat biaya pupuk yang tak terjangkau, sementara Vietnam menghadapi tekanan ekspor beras karena ketergantungan pupuk dari China mencapai 80 persen. Filipina pun tercatat mengalami kerentanan serupa karena tidak memiliki penyangga domestik yang kuat.
Sebaliknya, Indonesia berada pada posisi yang lebih kokoh berkat diversifikasi pasokan yang telah dimulai sejak 2025 dan penguatan produksi domestik.
Mentan Amran menambahkan bahwa ketahanan pangan nasional saat ini berada dalam kondisi terbaiknya. Cadangan beras pemerintah telah melampaui angka 5 juta ton, yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia. Stok melimpah ini menjadi bantalan kuat menghadapi anomali cuaca El Niño maupun gangguan rantai pasok global.
“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional. Dengan stok sebesar ini, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan negara-negara tetangga,” tegasnya.
Pencapaian ini didukung oleh program pompanisasi yang masif, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog. Pemerintah menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini agar petani tetap berproduksi secara berkelanjutan sebagai penopang utama kedaulatan pangan bangsa.
sumber : Kementan RI
