Pangkalpinang, PR Politik – Komisi XII DPR RI meminta PT PLN (Persero) memberikan jaminan nyata atas keandalan pasokan listrik di Pulau Bangka dan Belitung selama periode hari besar keagamaan, mulai dari Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri. DPR menekankan perlunya langkah mitigasi ekstra agar gangguan teknis pada infrastruktur kabel laut maupun pembangkit tidak kembali menjadi penyebab pemadaman saat masyarakat menjalankan ibadah.
Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan paparan teknis terkait kesiapan personel harus dibuktikan dengan nihilnya pemadaman di lapangan.
“Harapannya sederhana, listrik harus nyala terus. Kita tidak ingin mendengar ada gangguan pada interkoneksi kabel Sumatera-Bangka atau power plant lokal pada periode beban puncak tersebut. Keandalan ini adalah hak dasar masyarakat yang harus dijaga PLN,” tegas Bambang kepada wartawan usai pertemuan Komisi XII di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (12/2/26).
Menanggapi hal tersebut, PLN UIW Babel dalam paparannya menyebut telah membentuk 61 posko siaga dengan total 773 personel yang terdiri dari pegawai dan tenaga ahli. Selain itu, PLN menyiapkan infrastruktur pendukung berupa 21 unit genset, 8 unit UPS Mobile, serta 18 unit Gardu Bergerak untuk mengantisipasi kondisi darurat. Secara teknis, PLN melaporkan kondisi gangguan pada pembangkit, transmisi, dan distribusi saat ini berada pada posisi nihil.
Meski demikian, Bambang mengingatkan agar PLN tetap mewaspadai titik-titik rawan di sistem kelistrikan Bangka maupun Belitung. Ia menekankan kesiapan peralatan darurat seperti genset dan trafo cadangan harus benar-benar dalam posisi siaga dan dapat dimobilisasi dengan cepat.
“DPR akan terus memantau realisasi di lapangan. Jangan sampai dokumen kesiapan yang dipaparkan hari ini berbeda dengan kenyataan yang diterima masyarakat nanti,” tutupnya.
