Jakarta, PR Politik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui program sertifikasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk bagi para pekerja yang terlibat dalam program Padat Karya. Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Padat Karya ini bertujuan memastikan para pekerja tidak hanya memiliki keterampilan praktis di lapangan, tetapi juga dibekali dengan standar kompetensi kerja yang diakui secara nasional.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan program sertifikasi ini diharapkan membuat para pekerja mampu bekerja lebih profesional, efisien, dan aman dalam mendukung pembangunan.
“Asta Cita juga menugaskan kami untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Karena itu, bagi kami, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tapi kendaraan kuat untuk menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Menteri Dody.
Peningkatan kompetensi tenaga kerja padat karya menjadi langkah strategis Kementerian PU dalam menjaga mutu dan kualitas hasil pembangunan. Melalui sertifikasi, KemenPU memastikan bahwa pekerja konstruksi di daerah memiliki kompetensi dan pengakuan profesional yang sama seperti tenaga kerja di kota besar.
Hingga 29 Oktober 2025, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi KemenPU telah mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Padat Karya, dengan total 3.566 tenaga kerja yang telah tersertifikasi atau setara 73,89% dari target 4.826 orang. Tingkat kelulusan mencapai 95,99%, menunjukkan kesiapan tenaga kerja lokal.
Salah satu pelaksanaan sertifikasi digelar oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VII Jayapura di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, pada 29–30 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti 100 peserta lokal yang terlibat dalam proyek Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) untuk jabatan kerja Tukang Bangunan Gedung Level 2, yang bertujuan agar pekerja memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017.
Penyelenggaraan sertifikasi ini juga sejalan dengan pelaksanaan visi PU608 yang mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo.
Kegiatan sertifikasi ini juga bertujuan memperkuat pelaksanaan Program Padat Karya, yang menjadi instrumen penting agar manfaat pembangunan dirasakan merata. Salah satu kegiatan padat karya yang digulirkan adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).
Pada 2025, program P3TGAI dilaksanakan di 9.597 lokasi, yang ditargetkan menyerap 159.019 tenaga kerja atau setara 6,22 juta Hari Orang Kerja (HOK). Di Provinsi Maluku Utara sendiri, program ini menjangkau 92 lokasi dengan luasan 431,1 hektare. Melalui sertifikasi tenaga kerja padat karya, KemenPU memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya tumbuh dari sisi fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat, yang diharapkan mendorong pemerataan ekonomi.
sumber : Kemenpu RI
