Incheon, PR Politik – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong partisipasi ekonomi perempuan di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan High-Level Policy Dialogue on Women and the Economy (HLPDWE) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 di Incheon, Korea Selatan, pada Selasa (12/8).
“Indonesia berkomitmen penuh untuk mendorong partisipasi ekonomi perempuan. Komitmen ini telah menjadi pendorong utama tindakan nyata, yang secara signifikan menurunkan Indeks Ketimpangan Gender Indonesia ke titik terendah dalam lima tahun terakhir,” ujar Menteri PPPA.
Menteri Arifah memaparkan tiga pendekatan utama yang telah dilakukan Indonesia untuk mempercepat partisipasi ekonomi perempuan. Pertama, Ekonomi Perawatan dengan diluncurkannya Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan, yang bertujuan mengakui pekerjaan perawatan berbayar maupun tidak berbayar sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi Perawatan adalah konsep transformatif yang mengakui pekerjaan perawatan, baik berbayar maupun tidak berbayar sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi inklusif. Langkah ini diarahkan untuk mengenali, mengurangi, dan mendistribusikan pekerjaan perawatan secara adil sehingga perempuan yang selama ini menjadi tulang punggung sektor ini mendapatkan pengakuan dan nilai ekonomi yang layak,” ujar Menteri PPPA.
Kedua, perlindungan perempuan dari kekerasan melalui berbagai kebijakan, seperti disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), layanan SAPA 129, serta pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
Ketiga, transformasi digital perempuan dengan pengesahan Pedoman Transformasi Digital Perempuan dan peluncuran Rumah Pintar Sahabat Perempuan dan Anak (RP-SAPA), yang memberikan pelatihan literasi digital dan keuangan bagi perempuan di desa.
“Kami mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan yang bermakna dalam setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan hingga penerapan ketiga pendekatan ini. Keberhasilan program akan bergantung pada kolaborasi berbagai pemangku kepentingan yang berkelanjutan,” kata Menteri PPPA.
Menteri PPPA mengapresiasi Pemerintah Korea Selatan atas penyelenggaraan forum APEC 2025 dan berharap forum ini terus menjadi platform strategis untuk kerja sama. “Pemerintah Indonesia menyambut baik kemitraan dengan semua pemangku kepentingan. Kami berharap forum APEC akan terus menjadi platform strategis untuk mendorong kerja sama tersebut,” tutup Menteri PPPA.
sumber : Kemenpppa RI
