Jakarta, PR Politik – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berkolaborasi untuk menguatkan layanan inklusif bagi kelompok rentan dan penanganan kekerasan. Hal itu disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima audiensi Wakil Menteri PPPA Veronica Tan di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Menteri Rini menjelaskan, kedua kementerian memiliki peran bersinggungan dalam penguatan layanan dan penanganan kekerasan. Sinkronisasi regulasi menjadi penting untuk mencegah tumpang tindih program dan memperkuat implementasi, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Sinkronisasi ini penting untuk mencegah tumpang tindih program, memperkuat data berbasis bukti, memastikan implementasi efektif terutama di daerah 3T, serta membangun monitoring dan evaluasi terpadu,” ungkap Rini.
Isu kesetaraan gender dan perlindungan perempuan juga tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang fokus pada perluasan program perlindungan bagi kelompok disabilitas, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan tidak baik. “Visi itu juga mencakup penguatan perlindungan perempuan dan anak, termasuk penegakkan hukum yang lebih kuat,” tegas Rini.
Beberapa program prioritas Presiden terpilih memiliki keterkaitan langsung dengan peran Kementerian PPPA, seperti penanganan kekerasan berbasis gender dan terhadap anak, peningkatan gizi, pelestarian lingkungan, dan penguatan ketahanan keluarga.
Terkait hal tersebut, Kementerian PPPA memiliki kanal aduan bernama Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Terintegrasi, layanan pengaduan kekerasan yang terhubung dari pusat hingga daerah. Kolaborasi juga terjalin dengan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikelola oleh Kementerian PANRB.
“Berkaitan dengan sistem pengaduan dan penanganan kasus, kolaborasi juga dilakukan melalui LAPOR! dan sinkronisasi dengan pengaduan Kementerian PPPA,” ujar Rini.
Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengapresiasi dukungan Kementerian PANRB. Ia memastikan layanan SAPA 129 terus berjalan dengan baik melalui regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor. “Saya memastikan layanan SAPA 129 kita tetap berjalan dengan baik,” pungkas Veronica.
sumber : Kemenpan RI
