Jakarta, PR Politik – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya peran Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan sebagai katalisator bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam mendukung pembangunan daerah dan memaksimalkan dana swasta. Hal ini ia sampaikan saat berbicara pada Forum Bisnis SMV 2025, Selasa (25/11) di Jakarta. Wamenkeu Suahasil mengungkapkan bahwa forum ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi antara SMV, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Indonesia.
Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa SMV merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan APBN yang lebih canggih. SMV mengombinasikan belanja negara dengan badan usaha, memanfaatkan dana APBN untuk memicu investasi swasta, yang disebut sebagai crowding in private money. Dengan mekanisme ini, SMV berfungsi sebagai agen perubahan yang mampu mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan.
“SMV dari Kementerian Keuangan itu bisa (berbentuk) badan layanan umum, bisa badan usaha milik negara, serta lembaga yang ada di dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang tugas khususnya adalah melaksanakan tugas pembangunan, bukan semata-mata mencari keuntungan,” terang Wamenkeu Suahasil.
Beberapa contoh SMV yang disebut telah berperan signifikan:
-
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI): Berfungsi sebagai development financial institution untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan daerah.
-
PT Sarana Multigriya Finansial (SMF): Menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk sektor perumahan dan meningkatkan likuiditas sektor perumahan.
-
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII): Berperan memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur, termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Lembaga lain seperti Indonesia Exim Bank dan PT Geodipa juga turut berkontribusi dalam mendukung ekspor dan pengelolaan energi geotermal.
Wamenkeu Suahasil berharap forum ini dapat menghasilkan diskusi yang produktif serta kolaborasi yang lebih erat antara SMV, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, sebagai langkah penting untuk memperkuat pembangunan nasional.
sumber : Kemenkeu RI
