Mojokerto, PR Politik – Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) memperkuat sistem pengawasan program hilirisasi komoditas perkebunan 2025 dengan menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh. Upaya ini dilakukan untuk memastikan program strategis yang diproyeksikan mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan mendorong nilai tambah produk pertanian dapat berjalan tepat sasaran dan bebas dari risiko.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Tin Latifah, menjelaskan manajemen risiko berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah permasalahan dalam pelaksanaan program.
“Jadi kita telah mengumpulkan beberapa stakeholder yang terlibat mulai dari Ditjen Perkebunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). Masing-masing melakukan identifikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan maksimal,” kata Tin.
Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menambahkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah regulasi dan roadmap yang jelas untuk mendukung program hilirisasi.
“Kita juga telah merumuskan roadmap pengembangan hilirisasi produk perkebunan yang jelas, demi memastikan arah kebijakan yang terarah dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Bidang Pangan BPKP, Agus Rianto, menekankan pentingnya manajemen risiko sejak tahap perencanaan. “Penerapan manajemen risiko sejak tahap perencanaan adalah fundamental. Ini membantu kita mengidentifikasi potensi kendala sejak dini, sehingga program hilirisasi komoditas perkebunan dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan mencapai sasaran yang ditetapkan,” tuturnya.
Langkah penguatan pengawasan ini sejalan dengan komitmen Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang menjadikan hilirisasi sektor perkebunan sebagai prioritas utama. Mentan Amran menilai, Indonesia perlu bertransformasi dari produsen bahan mentah menjadi negara pengolah dan pengekspor produk bernilai tambah. Program ini diperkirakan dapat menyerap hingga 8,6 juta tenaga kerja, dengan total investasi mencapai Rp371 triliun, yang berfokus pada komoditas seperti kelapa, kakao, dan kelapa sawit.
sumber : Kementan RI
